Baubau, katasulsel.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menjadi forum strategis dalam menyusun kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum dialektika pembangunan lintas aktor dan sektor.
Hadir sebagai representasi kuat daerah, Bupati Buton Utara, Drs. H. Muhammad Ridwan Zakariah, menegaskan posisi Butur sebagai entitas strategis dalam pembangunan Sultra. Namun, pada kesempatan ini ia diwakili oleh Afirudin Mathara, sosok yang dikenal konsisten mengadvokasi pembangunan berbasis potensi lokal, inklusif, dan berbasis data spasial.
Bertempat di Ballroom Nirwana Buton Vila, Kota Baubau, Senin (14/3/2025), kegiatan Musrenbang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik RPJMD — sebuah instrumen partisipatif dalam policy formulation yang membuka ruang deliberatif antara pemerintah dan masyarakat.
Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, yang mewakili Menteri Tito Karnavian. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan perencanaan sangat ditentukan oleh koherensi antar-level pemerintahan, sinkronisasi program, dan evidence-based planning.
“Ini adalah bukti bahwa spirit collaborative governance tidak hanya menjadi jargon, tetapi mulai terimplementasi nyata dalam forum-forum seperti ini,” ujar Ribka.
Forum kali ini turut menghadirkan tokoh-tokoh strategis, seperti Deputi Bidang Pembangunan Wilayah Kementerian Bappenas, Medrilzam, serta dua senator asal Sultra, Amirul Tamim dan Wa Ode Rabiah. Ketua DPRD Sultra, Ridwan Tariala, pun memberi warna dalam diskusi strategis yang membahas isu lintas sektoral, mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, akselerasi pembangunan infrastruktur, hingga strategi interregional development.
Afirudin Mathara menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar ajang birokrasi, tetapi platform untuk menyuarakan aspirasi daerah secara ilmiah dan terukur.
“Kami berharap prinsip bottom-up planning tidak sekadar formalitas. Usulan dari daerah, khususnya kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti Buton Utara, harus menjadi prioritas nyata dalam RKPD maupun RPJMD,” tegas Afirudin.
Afirudin juga menekankan pentingnya penggunaan pendekatan spatial planning dan data analytics dalam menyusun prioritas pembangunan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa pembangunan tidak lagi bersifat sektoral semata, melainkan berwawasan wilayah dan berorientasi pada dampak sosial.
Musrenbang 2025 ini juga memberi perhatian khusus pada optimalisasi fiskal transfer antardaerah, penguatan sinergi Bappeda-BPKAD, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola perencanaan. Inilah bentuk konkrit dari upaya mengakselerasi transformasi digital birokrasi perencanaan, sejalan dengan semangat reformasi struktural yang digaungkan pemerintah pusat.
Dengan kehadiran tokoh-tokoh kunci dari lintas kabupaten/kota, Musrenbang Sultra 2025 bukan hanya menjadi arena formulasi program, tetapi juga panggung artikulasi visi kolektif menuju Sulawesi Tenggara yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkeadilan.(*)
Laporan: Asman Ode