Maros, katasulsel.com — Maros sedang tidak bicara soal penyakit.
Tapi soal rasa percaya.
Kasus di Puskesmas Tanralili membuka satu hal yang sering tersembunyi di balik laporan resmi: jarak antara pelayanan yang “sesuai prosedur” dan pengalaman pasien di lapangan.
Dan jarak itu, ternyata, bisa cukup jauh.
Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sudah memberi penjelasan.
Tidak ada pelanggaran standar operasional, kata mereka. Pelayanan disebut berjalan sebagaimana mestinya. Hanya ada satu catatan: komunikasi yang belum maksimal.
Kalimat yang terdengar ringan.
Tapi justru di situlah inti persoalannya.
Di sisi lain, keluarga pasien punya cerita berbeda.
Tidak pernah bertemu dokter.
Pasien dipulangkan saat kondisi belum stabil.
Dua narasi. Dua sudut pandang.
Dan publik berada di tengah—bingung harus percaya yang mana.
Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini tidak sesederhana “lalai atau tidak”.
Ada angka yang berbicara lebih jujur:
dua dokter untuk melayani sekitar 33 ribu jiwa.
Itu bukan sekadar kekurangan. Itu tekanan.
Tekanan sistem.
Dalam kondisi seperti itu, Puskesmas Tanralili menerapkan sistem on call untuk kasus non-darurat.
Artinya, dokter tidak selalu berada di tempat. Pemantauan dilakukan lewat koordinasi dengan perawat.
Di atas kertas, ini solusi.
Di lapangan, bisa jadi masalah.
Karena bagi pasien, kehadiran dokter bukan hanya soal medis. Tapi juga soal keyakinan.
Melihat langsung. Mendengar langsung. Ditangani langsung.
Ketika itu tidak terjadi, yang muncul bukan sekadar keluhan—tapi kecurigaan.
Kepala Puskesmas Tanralili, Rosnawati, membantah adanya penelantaran.
Semua tindakan, katanya, sudah berdasarkan instruksi medis.
Dan di titik ini, kita kembali ke persoalan awal: komunikasi.
Bisa jadi tindakan sudah benar.
Tapi jika tidak dipahami pasien, hasilnya tetap sama: ketidakpuasan.
Kasus ini seperti membuka lapisan yang lebih dalam.
Bahwa pelayanan kesehatan tingkat pertama—seperti puskesmas—bukan hanya soal alat dan tenaga.
Tapi juga soal bagaimana menjelaskan.
