Makassar, katasulsel.com – Harmonisasi Tiga Pilar di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, yang selama ini dielu-elukan sebagai miniatur kekompakan pemerintah di level bawah, mendadak goyah.
Bukan karena bencana. Bukan pula karena konflik warga. Tapi karena satu hal yang kini lebih sensitif dari anggaran: etika di grup WhatsApp.
Cerita bermula saat Lurah Wajo Baru, Andi Asma, memerintahkan pengaktifan Posko Mitigasi Kontainer.
Instruksinya jelas: libatkan Babinsa, Binmas, RT/RW, dan Linmas. Dokumentasikan. Laporkan ke Camat Bontoala. Semua tampak prosedural. Semua tampak normatif.
Babinsa Wajo Baru, Sertu Akbar, membaca perintah itu di grup WA RT/RW.
Ia pun bergerak. Cek anggota grup.
Ternyata Ketua RT 03 RW 02, Syamsunar – yang terpilih melalui pemilihan serentak Pemerintah Kota Makassar – belum ada di dalam grup.
Di era digital, tak masuk grup bisa lebih menyakitkan dari tak diundang rapat.
Akbar sigap. Ia masukkan Syamsunar ke grup. Logikanya sederhana: agar koordinasi lancar. Agar perintah posko tak tersendat. Agar RT terpilih tak jadi penonton di wilayah sendiri.
Namun, di situlah kehobohan bermula.
Lurah Andi Asma disebutkan menegur Akbar di grup yang sama. Terbuka. Terang-terangan. “Babinsa Akbar, lain kali kalau ada yang ingin dilakukan laporkan dulu, jangan seenaknya, kalau begini tidak ada budaya saling menghargai boss,” tulisnya.
Belum cukup, ia mengingatkan semboyan lokal: Sipakainga, Sipakatau, Sipakalebbi. Saling mengingatkan. Saling memanusiakan. Saling menghormati.
Ironisnya, teguran soal “saling menghargai” justru dipertontonkan di ruang publik digital yang dihuni para RT/RW.
Di sinilah publik bertanya: yang kurang etika siapa?
Akbar tak tinggal diam. Ia membalas dengan nada terukur namun tegas.
Ia mempertanyakan di mana letak ketidakhormatannya. Apa salahnya memasukkan RT terpilih ke dalam grup koordinasi? Ia juga membuka fakta lama: sebelumnya, dirinya dan Binmas pernah dikeluarkan dari grup tanpa alasan jelas.
Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar salah paham teknis. Ini sudah masuk wilayah ego sektoral.
Padahal konsep 3 Pilar – Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas – dirancang untuk solid. Bukan saling unfriend. Bukan saling sindir di grup. Mereka adalah garda terdepan stabilitas sosial.
Akbar bukan orang baru. Ia pernah bertugas di Tompobalang, juga di Kecamatan Bontoala, dan mendapat sertifikat penghargaan dari Kapolrestabes Makassar. Artinya, ia bukan aparat “kemarin sore”.
Di tingkat kelurahan, harmoni adalah segalanya. Sekali retak, dampaknya bukan sekadar pada relasi personal, tapi pada pelayanan publik. Warga tak peduli siapa yang benar. Warga hanya ingin urusan selesai.
Di tengah jargon “kolaborasi” yang sering diucap pejabat, publik justru disuguhi potret klasik birokrasi: alergi dikritik, sensitif pada inisiatif, dan gemar menegur di ruang terbuka.
Pertanyaannya sederhana: apakah memasukkan RT terpilih ke grup koordinasi adalah pelanggaran prosedur? Atau hanya soal “harus izin dulu”?
Jika semua harus izin bahkan untuk hal teknis yang jelas-jelas mendukung perintah lurah sendiri, maka kita sedang menyaksikan birokrasi model “klik dulu baru kerja”.
Wajo Baru kini jadi cermin kecil dari problem besar: ego lebih cepat aktif daripada posko.
Dan di tengah semboyan Sipakatau, publik berharap satu hal: saling memanusiakan bukan hanya slogan di status WhatsApp.
Dan, untuk kejelasan semua ini, katasulsel.com mencoba mengonfirmasi. Salah satunya Sertu Akbar via telepon selulernya, pesan belum di jawab dan panggilan telepon belum diangkat. (*)
Tinggalkan Balasan