Sidrap, katasulsel.com — Ada daerah yang bekerja dalam sunyi, ada pula yang pelan-pelan mengubah prestasi menjadi reputasi. Kabupaten Sidenreng Rappang—atau Sidrap—belakangan ini lebih dekat ke kategori yang kedua.
Tahun anggaran 2025 belum lama ditutup, tetapi kabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah lebih dulu datang: Sidrap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Di atas kertas, ini adalah capaian akuntansi. Namun di balik angka-angka itu, ada pesan yang lebih besar: konsistensi tata kelola.
Di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, capaian itu kembali ditegaskan. Pemerintah Kabupaten Sidrap dinilai mampu menjaga standar pengelolaan keuangan daerah—setidaknya dalam kerangka administrasi negara yang diaudit.
Nama Syaharuddin Alrif ikut berada di pusat perhatian.
Sebagai bupati, ia tidak tampil dengan narasi tunggal “pencapaian pribadi”, melainkan membawa framing yang lebih teknokratis: kerja kolektif perangkat daerah. Dalam banyak kesempatan, pendekatan ini terlihat dari cara pemerintah daerah menekankan sinergi antar-OPD, DPRD, hingga sistem pengawasan internal.
Namun seperti biasa dalam birokrasi daerah, satu pertanyaan tetap hidup di publik: apakah WTP hanya berhenti sebagai label audit, atau benar-benar terasa sampai ke pelayanan warga?
Di titik ini, narasi pemerintah dan persepsi publik kadang berjalan di jalur yang tidak selalu bertemu.
38 Penghargaan
Dalam periode 2025 hingga Mei 2026, Sidrap juga tercatat meraih sekitar 38 penghargaan di berbagai sektor—mulai pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga digital governance.
Di antaranya termasuk pengakuan sebagai Kabupaten Sehat 2025, TP2DD terbaik kawasan Sulawesi, hingga penghargaan inovasi tingkat ASEAN-Indonesia.
Angka-angka ini membuat Sidrap tampak seperti kabupaten yang sedang “naik kelas”.
Namun dalam logika jurnalistik pembangunan, jumlah penghargaan tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan keseharian warga. Di sinilah biasanya ruang kritik muncul: sejauh mana indikator makro itu turun menjadi dampak mikro di desa, sekolah, dan pasar?
Selama ini Sidrap dikenal sebagai daerah agraris. Tetapi belakangan, pemerintah daerah mencoba memperluas identitas itu: dari sekadar lumbung pangan menjadi kabupaten yang berbicara inovasi dan tata kelola modern.
Slogan “Sidrap Maju dan Sejahtera” menjadi payung besar narasi pembangunan.
Di level komunikasi publik, ini penting. Tapi di level implementasi, tantangannya lebih rumit: menjaga konsistensi layanan publik di tengah ekspektasi yang ikut naik.
Laporan WTP ke-10 dan deretan penghargaan memang memberi Sidrap modal simbolik yang kuat di level regional Sulawesi Selatan.
Namun seperti biasa dalam tata kelola pemerintahan, angka dan penghargaan hanyalah satu sisi dari cerita.
Sisi lainnya tetap sama: bagaimana anggaran daerah benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan yang terasa, bukan hanya laporan yang rapi.
Di titik itu, Sidrap sedang berada di persimpangan yang menarik—antara reputasi yang sudah terbentuk, dan pembuktian jangka panjang yang belum selesai.(*)
