Oleh: Edy Basri
Judul ini terdengar keras.
Tapi kenyataannya memang keras.
Karena yang sedang dipertaruhkan di Kabupaten Dairi bukan sekadar aspal yang berlubang.
Bukan sekadar marka jalan yang memudar.
Bukan pula proyek infrastruktur yang tertunda.
Yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia.
Itulah sebabnya Bupati Dairi, Vickner Sinaga, memilih terbang ke Jakarta.
Ia tidak datang membawa proposal wisata.
Tidak pula menawarkan investasi.
Ia datang membawa kegelisahan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Tentang ruas jalan nasional sepanjang 14 kilometer yang terus memakan korban.
Kecelakaan demi kecelakaan terjadi.
Berulang.
Dan sayangnya, sebagian berakhir dengan kematian.
Jika sebuah jalan berkali-kali menelan korban jiwa, maka persoalannya tidak lagi bisa disebut insiden biasa.
Ia sudah menjadi peringatan.
Peringatan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki.
Karena jalan seharusnya menghubungkan kehidupan.
Bukan mengantarkan orang menuju kematian.
Yang membuat situasi ini semakin serius, ruas tersebut bukan jalan kecil di pelosok yang jarang dilalui kendaraan.
Ini jalan nasional.
Akses utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga distribusi logistik.
Setiap hari dilalui kendaraan pribadi.
Truk.
Bus.
Dan berbagai moda transportasi lainnya.
Artinya, semakin lama kondisi itu dibiarkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung masyarakat.
Bupati Dairi benar ketika mengatakan keselamatan harus menjadi prioritas.
Sebab pembangunan jalan pada akhirnya bukan soal beton dan aspal.
Melainkan soal manusia yang menggunakannya.
Kita sering terjebak melihat infrastruktur dari nilai proyeknya.
Dari panjang ruasnya.
Dari besar anggarannya.
Padahal ukuran keberhasilan jalan sesungguhnya jauh lebih sederhana.
Apakah pengguna jalan pulang ke rumah dengan selamat?
Jika jawabannya tidak, maka ada yang harus dievaluasi.
Apalagi Dairi bukan daerah sembarangan.
Wilayah ini menjadi salah satu penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba.
Setiap tahun ribuan orang melintas menuju kawasan wisata yang menjadi wajah pariwisata Sumatera Utara.
Sulit membayangkan sebuah destinasi kelas nasional bertumpu pada akses jalan yang justru menimbulkan kekhawatiran bagi penggunanya.
Karena itu, audiensi yang dilakukan Pemkab Dairi bukan sekadar urusan administrasi.
Ini adalah alarm yang dibawa langsung ke meja pemerintah pusat.
Untungnya, Kementerian Perhubungan merespons positif.
Plh Direktur Lalu Lintas Jalan Ahmad Ardiansyah menyatakan kesiapan mendukung peningkatan keselamatan dan konektivitas transportasi di Dairi.
Pernyataan itu tentu memberi harapan.
Tetapi masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar dukungan.
Mereka membutuhkan tindakan.
Karena setiap hari yang berlalu berarti jalan itu tetap digunakan.
Dan setiap hari yang berlalu berarti risiko kecelakaan masih ada.
Di Indonesia, sering kali sebuah jalan baru menjadi prioritas setelah memakan banyak korban.
Seolah nyawa harus menjadi syarat agar perbaikan dipercepat.
Padahal yang lebih bijak adalah bertindak sebelum tragedi berikutnya terjadi.
Sebelum ada korban berikutnya.
Sebelum ada keluarga lain yang kehilangan orang yang dicintai.
Maka permintaan Dairi sebenarnya sangat sederhana.
Bukan meminta jalan tol.
Bukan meminta proyek mercusuar.
Bukan meminta fasilitas mewah.
Mereka hanya meminta satu hal.
Jalan yang aman.
Dan dalam negara yang mengutamakan keselamatan rakyatnya, permintaan seperti itu seharusnya tidak pernah dianggap berlebihan. (*)
