MAKASSAR, Katasulsel.com – Kondisi Asrama Mahasiswa Cabang Maritengngae dan Pitu Riawa di Kompleks Sidrap Centre, Tallo, bukan lagi sekadar memprihatinkan—tetapi sudah masuk kategori darurat kelayakan huni.
Bangunan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mahasiswa asal Sidenreng Rappang kini justru berubah menjadi ruang penuh risiko. Atap bocor, dinding retak, instalasi listrik tidak standar keamanan, hingga saluran air yang rusak menjadikan asrama ini seperti “zona bahaya” yang tetap dihuni.
Ironisnya, kondisi ini sudah berlangsung hampir tujuh tahun tanpa penanganan serius. Dalam lima tahun terakhir, kerusakan disebut semakin parah akibat tidak adanya perawatan rutin maupun renovasi menyeluruh.
Puluhan mahasiswa masih bertahan. Bukan karena nyaman, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Mereka tetap tinggal di tengah bangunan yang secara teknis sudah tidak memenuhi standar keselamatan dasar.
Situasi ini akhirnya memaksa Komisi III DPRD Sidrap turun langsung ke lokasi, Selasa (14/4/2026). Begitu masuk ke area asrama, kondisi bangunan langsung menjadi sorotan tajam para legislator.
Ketua Komisi III DPRD Sidrap, Agus Syamsuddin, bahkan tidak menutupi kekagetannya. Ia menilai kondisi tersebut sudah melewati batas kelayakan.
“Ini tidak bisa lagi disebut rehab ringan. Ini sudah rusak berat,” tegasnya.
Pernyataan lebih keras muncul dari hasil penilaian lapangan: bangunan ini dinilai lebih dekat pada risiko struktural ketimbang sekadar kerusakan fasilitas. Dengan kondisi listrik yang tidak aman dan struktur yang retak, potensi bahaya bukan lagi asumsi—melainkan realitas.
Anggota Komisi III DPRD Sidrap, Sudarmin Baba, menegaskan bahwa membiarkan mahasiswa tinggal dalam kondisi seperti ini sama saja mengabaikan keselamatan generasi daerah.
“Mereka sedang menuntut ilmu, bukan mempertaruhkan keselamatan,” ujarnya.
Secara analitis, kasus ini membuka fakta keras tentang lemahnya manajemen aset publik. Bangunan yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi pendidikan daerah justru berubah menjadi beban yang diabaikan.
Lebih jauh, kondisi ini juga mencerminkan paradoks kebijakan: di satu sisi pemerintah bicara peningkatan SDM, namun di sisi lain fasilitas dasar pendukungnya dibiarkan runtuh perlahan.
Mahasiswa kini menunggu satu hal: apakah kunjungan DPRD ini akan berakhir sebagai formalitas, atau menjadi titik balik yang benar-benar menyelamatkan mereka dari bangunan yang sudah berada di batas ketahanan. (*)
