Jakarta, Katasulsel.com — Kompak. Seragam. Tanpa cela.
Begitulah wajah “pemilihan” di Korea Utara. Lagi-lagi, Kim Jong Un dipilih sebagai Presiden Komisi Urusan Negara—jabatan paling berkuasa di negeri itu.
Keputusan diumumkan oleh KCNA. Narasinya tegas: ini adalah kehendak bulat rakyat.
Namun di balik kata “bulat”, dunia membaca satu hal—tidak ada pilihan lain.
Di forum Majelis Rakyat Tertinggi, Kim kembali dikukuhkan tanpa perlawanan. Tanpa rival. Tanpa debat. Hanya satu nama, satu suara, satu arah.
Hasilnya nyaris sempurna. Dukungan mencapai 99,93 persen. Partisipasi 99,99 persen. Angka yang lebih mirip legitimasi formal ketimbang kontestasi demokrasi.
“Ini sudah ditentukan sejak awal,” kata Lee Ho-ryung. Menurutnya, proses ini hanya panggung untuk memperkuat legitimasi politik rezim.
Dan panggung itu dimainkan rapi.
Di aula Pyongyang, Kim tampil dengan jas hitam gaya Barat. Duduk di tengah. Dikelilingi elite. Di belakangnya, dua simbol dinasti: Kim Il Sung dan Kim Jong Il.
Pesannya jelas: kekuasaan ini turun-temurun.
Kim bukan sekadar presiden. Ia pewaris.
Sejak mengambil alih pada 2011, kendali tak pernah lepas. Negara nuklir itu tetap berada dalam genggamannya—kuat, tertutup, dan sulit ditebak.
Namun sidang kali ini bukan hanya soal jabatan.
Ada sinyal perubahan arah. Terutama soal hubungan dengan Korea Selatan.
Analis mencium kemungkinan revisi konstitusi. Narasi “satu Korea” bisa dihapus. Diganti dengan konsep dua negara yang saling berhadapan.
Lebih dingin. Lebih keras.
Hong Min menyebut, bahasa yang digunakan Kim dalam pidatonya akan jadi penentu. Apakah masih bicara persatuan, atau sudah bergeser ke kontrol wilayah dan batas kedaulatan.
Jika berubah, ini bukan sekadar retorika.
Ini arah baru.
Pemilihan ini memang terlihat kompak. Terlalu kompak.
Dan di situlah letak pertanyaannya. (*)
