Setahun Suwardi–Selle Menata Arah Baru Soppeng

Soppeng, Katasulsel.com — Setahun bukan waktu panjang dalam politik. Tapi cukup untuk membaca arah. Di Kabupaten Soppeng, kepemimpinan H. Suwardi Haseng, SE dan Ir. Selle KS Dalle—yang resmi dilantik 20 Februari 2025—memilih jalur yang tidak gegap-gempita. Tidak banyak headline bombastis. Tidak pula hiruk-pikuk seremoni berlebihan.

Yang tampak justru konsolidasi. Sunyi. Tapi terukur.

Transisi kekuasaan dari periode H. A. Kaswadi Razak (2021–2025) berlangsung khidmat. Tidak ada turbulensi. Dukungan DPRD, tokoh masyarakat, hingga pemerintah provinsi mengalir relatif mulus. Dalam politik lokal, ini bukan detail kecil. Stabilitas awal adalah luxury yang tidak semua kepala daerah dapatkan.

Suwardi–Selle memulai babak baru tanpa beban konflik terbuka. Dan itu memberi ruang untuk bekerja lebih fokus.

Di 100 hari pertama, kebijakan yang paling terasa adalah kenaikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN. Sebagian pihak mungkin menilai ini kebijakan “aman”. Tapi dalam tata kelola daerah, kesejahteraan aparatur adalah mesin penggerak birokrasi.

Birokrasi yang lapar sulit diajak berlari.

Kenaikan TPP bukan sekadar insentif finansial. Ia adalah pesan politik: aparatur dihargai, kinerja diharapkan meningkat. Di tangan yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi pemantik reformasi birokrasi yang lebih serius.

Apalagi salah satu target besar hingga 2026 adalah penataan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi bukan slogan tempelan. Ia harus dibuktikan dengan disiplin kinerja, pelayanan publik yang lebih cepat, dan transparansi anggaran.

Namun, wajah kepemimpinan Suwardi–Selle lebih tampak pada kerja-kerja perencanaan. Penyusunan RKPD 2026 melalui Musrenbang menjadi titik awal penyelarasan visi dengan RPJMD 2025–2029. Sebagian orang alergi pada kata “perencanaan”. Terlalu normatif, terlalu administratif.

Padahal di situlah pondasi diletakkan.

Pemerintahan yang terburu-buru mengejar proyek tanpa perencanaan matang seringkali berakhir pada trial and error mahal. Suwardi–Selle tampaknya tidak ingin terjebak di sana. Tahun pertama dijadikan fase mapping dan konsolidasi arah pembangunan.

Ada enam target prioritas yang dipasang hingga 2026. Pertama, peningkatan kualitas SDM—pendidikan, kesehatan, hingga religiusitas masyarakat. Kedua, penguatan ekonomi berbasis agropolitan. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar. Keempat, kemandirian pangan. Kelima, reformasi birokrasi. Keenam, penguatan budaya dan kearifan lokal.

Enam agenda itu bukan daftar pendek. Ia adalah paket komprehensif.

Ekonomi berbasis agropolitan menjadi kata kunci. Soppeng bukan daerah industri berat. Kekuatan utamanya ada pada pertanian, UMKM, kebudayaan, dan potensi pariwisata. Mengintegrasikan sektor-sektor itu dengan sentuhan teknologi adalah tantangan besar.

Bahasa sederhananya: petani tidak boleh lagi berjalan sendirian. UMKM tidak boleh stagnan di pola lama. Pariwisata harus dikemas dengan narasi budaya yang kuat.

Jika agropolitan ini benar-benar digarap serius, Soppeng bisa menjadi model kabupaten yang tidak kehilangan identitas lokal, tetapi tetap adaptif dengan zaman.

Infrastruktur juga menjadi prioritas. Pemerataan akses jalan, air bersih, dan penanggulangan bencana masuk dalam radar. Tidak ada daerah maju tanpa infrastruktur memadai. Jalan rusak bukan hanya soal aspal, tapi soal ekonomi yang tersendat.

Air bersih bukan sekadar utilitas, tapi martabat hidup.

Dan di tengah ancaman perubahan iklim, mitigasi bencana bukan lagi isu sampingan. Ia harus masuk dalam desain pembangunan.

Kemandirian pangan menjadi agenda strategis lainnya. Pengelolaan pertanian, peternakan, dan perikanan diarahkan pada peningkatan nilai tambah. Bukan sekadar produksi mentah, tapi hilirisasi sederhana yang memberi dampak ekonomi lebih besar.

Soppeng tidak boleh hanya menjadi produsen bahan baku. Ia harus belajar menjadi produsen nilai.

Dalam aspek kelembagaan, penyesuaian rencana strategis perangkat daerah mengacu pada regulasi yang ada, termasuk Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 sebagai dasar penataan struktur dan strategi. Ini langkah teknis, tetapi krusial. Tanpa sinkronisasi dokumen perencanaan, visi hanya akan berhenti di pidato pelantikan.

Suwardi–Selle tampaknya memahami bahwa konsistensi antar dokumen adalah jantung kebijakan publik.

Tentu saja, satu tahun pertama belum cukup untuk memamerkan hasil spektakuler. Mayoritas capaian masih berada pada tahap fondasi dan kebijakan awal. Program-program strategis banyak yang memang dirancang jangka menengah dan panjang.

Itu konsekuensi logis.

Politik sering menuntut hasil instan. Tapi pembangunan daerah bukan lomba sprint. Ia maraton. Dan dalam maraton, start yang stabil lebih penting daripada lari kencang di awal lalu kehabisan napas.

Refleksi satu tahun Suwardi–Selle menunjukkan pola kepemimpinan yang relatif tenang, minim drama, dan fokus pada konsolidasi arah. Tidak banyak gimmick. Tidak pula overclaim.

Namun tantangan ke depan jauh lebih berat.

Tahun kedua akan menjadi fase pembuktian. Fondasi yang sudah diletakkan harus bertransformasi menjadi output yang kasat mata. Jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang meningkat, angka kemiskinan yang menurun, UMKM yang naik kelas.

Publik tidak selamanya sabar menunggu.

Jika tahun pertama adalah bab pengantar, maka tahun kedua adalah ujian konsistensi. Soppeng menunggu bukan sekadar rencana, tetapi realisasi.

Suwardi–Selle telah memilih jalur konsolidasi sunyi. Kini saatnya memastikan sunyi itu melahirkan hasil, bukan sekadar jeda.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak menilai niat. Ia menilai capaian.(*)