Panglima TNI Audiensi dengan Menpan RB untuk Mengeksekusi Reformasi Birokrasi di Lingkungan TNI

Jakarta — Jenderal TNI Agus Subiyanto, melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, di Kantor Kementerian PANRB yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024)

Kehadiran Panglima TNI pada pertemuan tersebut didampingi oleh Kasum TNI, Irjen TNI, Kapus RB, dan pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Pertemuan ini bertujuan untuk menjalankan perintah Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI yang lebih terfokus dalam menaikkan dan menurunkan strata kepangkatan seorang Perwira Tinggi yang memimpin suatu institusi di lingkungan TNI. Di samping itu, dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit, yaitu tunjangan kinerja (Tunkin).

“Peningkatan status Komandan Korp Marinir dari bintang 2 menjadi bintang 3, kemudian RSPAD, Puspomad dari bintang 3 menjadi bintang 2,” ucap Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Selanjutnya, Panglima TNI menjelaskan juga mengenai usulan kenaikan Tunkin di tubuh TNI dari 70% menjadi 80%. Selain itu, TNI juga akan mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat seperti penanganan stunting, membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja dan tingkat Tunkin yang diberikan Negara.

Di sisi lain, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, juga menyatakan bahwa seluruh proses saat ini sudah mulai berjalan secara paralel. Nilai RB TNI pun juga telah naik menjadi 72%. Oleh karena itu, menurutnya, dalam waktu dekat Tunkin TNI bisa naik 80%.

Selain itu, kinerja TNI sendiri berdasarkan penilaian RB telah mengalami peningkatan. Paralel dengan itu, ke depan akan terus dilakukan evaluasi di internal TNI untuk melihat proses bisnis dan kinerja. Menpan RB menegaskan bahwa tunjangan RB akan naik dan akan diberikan jika ada perbaikan proses bisnis.

Menpan RB pun mendorong TNI untuk melakukan belanja di e-katalog milik Pemerintah. Dengan belanja di e-katalog yang semakin tinggi, maka penilaian RB juga akan semakin meningkat.

“Proses bisnis kemudian ada perbaikan sistem kerja yang ada dalam rangka efisiensi, termasuk tumpang tindih dan ini telah dilakukan. Sehingga, dengan demikian mudah-mudahan tidak lama lagi akan segera kami usulkan terkait dengan proses tunjangan kinerja TNI,” ungkapnya.(*)