Jakarta, katasulsel.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan wacana perubahan sistem politik dengan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem ini akan lebih hemat anggaran negara yang selama ini terkuras untuk pemilihan langsung.
Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam. Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Publik
Prabowo menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memakan biaya yang sangat besar, baik dari sisi negara maupun para kandidat politik.
“Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar Indonesia meniru negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, sistem tersebut jauh lebih efisien dan tidak memerlukan anggaran besar.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kayak kita kaya saja,” ujar Prabowo.
Bersambung…
Dengan penghematan anggaran, Prabowo mengungkapkan bahwa dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti memperbaiki sekolah, menyediakan makanan bagi anak-anak, dan memperbaiki infrastruktur irigasi.
Ajakan untuk Para Ketua Umum Partai
Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para ketua umum partai politik untuk mempertimbangkan usulan ini.
“Banyak ketua umum di sini, sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” katanya, yang disambut sorak hadirin.
Ia juga mengingatkan agar tidak terlalu bergantung pada masukan konsultan asing dalam mengambil keputusan politik. “Belum tentu mereka mikirin kita kok,” tegasnya.
Tantangan dan Kritik Wacana Sistem Baru
Wacana ini diprediksi memunculkan pro dan kontra. Pendukung sistem pemilihan langsung menilai bahwa mekanisme tersebut memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah. Sebaliknya, kritik terhadap pemilihan oleh DPRD menyebut bahwa sistem ini rawan terhadap praktik politik transaksional dan oligarki.
Prabowo menegaskan bahwa wacana ini bertujuan untuk efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan. Apakah gagasan ini akan mendapat dukungan mayoritas, atau justru memicu perdebatan panjang di ranah politik nasional?
