Jakarta, katasulsel.com – Film dokumenter “Pesta Babi” terus menjadi bahan perbincangan publik. Bukan hanya karena isi filmnya yang memantik kontroversi, tetapi juga karena munculnya perdebatan mengenai bagaimana realitas di lapangan digambarkan kepada masyarakat.
Di tengah polemik yang berkembang, TNI Angkatan Darat akhirnya memberikan respons resmi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menegaskan bahwa institusinya tidak pernah menutup diri terhadap kritik. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kritik maupun narasi yang dibangun seharusnya bertumpu pada data, fakta lapangan, dan informasi yang berimbang.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap berbagai pandangan yang muncul setelah film dokumenter “Pesta Babi” beredar dan menjadi perbincangan di ruang publik.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Menurut Donny, perdebatan seputar film tersebut sebaiknya tidak hanya berhenti pada sisi artistik atau sudut pandang tertentu, melainkan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di lapangan.
“Kami tidak anti-kritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan, dan fakta lapangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban TNI AD atas berbagai narasi yang dinilai memberikan gambaran tertentu mengenai peran aparat di wilayah konflik dan daerah penugasan.
Bagi TNI, kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun ketika sebuah karya dokumenter membentuk persepsi publik secara luas, maka objektivitas dan keberimbangan informasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
Polemik “Pesta Babi” sendiri kini berkembang melampaui film itu sendiri.
Perdebatan mulai bergeser ke pertanyaan yang lebih besar: siapa yang paling berhak mendefinisikan realitas di lapangan? Apakah melalui sudut pandang pembuat film, pengalaman masyarakat, atau keterangan pihak yang terlibat langsung dalam berbagai peristiwa yang terjadi?
Dalam keterangannya, Donny mengajak publik untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Ia menilai masih banyak suara masyarakat di daerah yang juga perlu didengar agar gambaran yang muncul tidak hanya berasal dari satu perspektif.
Ia bahkan mengutip pengalaman salah seorang kepala suku di Papua yang menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan personel TNI di wilayahnya.
Menurut Donny, pengalaman masyarakat yang merasakan langsung pelayanan, pengamanan, maupun pendampingan dari aparat juga merupakan bagian dari fakta yang tidak boleh diabaikan.
Kontroversi “Pesta Babi” pada akhirnya menunjukkan satu hal penting: sebuah film dokumenter tidak hanya menjadi karya visual, tetapi juga dapat memengaruhi cara publik memandang suatu persoalan.
Karena itu, perdebatan yang muncul saat ini bukan semata soal setuju atau tidak setuju terhadap film tersebut.
Yang diperdebatkan adalah bagaimana fakta disusun menjadi narasi, bagaimana narasi membentuk opini, dan bagaimana publik menilai kebenaran di tengah beragam versi cerita yang beredar.
Di tengah derasnya arus informasi digital, TNI AD menegaskan satu sikap: kritik tetap diperlukan, tetapi harus dibangun di atas fakta yang lengkap, data yang akurat, dan gambaran yang tidak mengabaikan realitas di lapangan.
Dan selama “Pesta Babi” masih menjadi bahan diskusi publik, perdebatan mengenai fakta, perspektif, dan narasi tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. (*)
