Oleh: Makhrajani Majid
(Mahasiswi Program Doktor Kesehatan MasyarakatUniversitas Muslim Indonesia)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengisi ruang publik sebagai simbol kuat kehadiran negara. Gagasannya sederhana dan terdengar mulia: memastikan anak-anak tidak belajar dalam kondisi lapar. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur dan terbuka: MBG untuk siapa?

Indonesia memang menghadapi masalah gizi yang serius. Prevalensi stunting balita masih berada di kisaran sekitar 20 persen, sementara anemia pada remaja putri tetap tinggi, mencapai hampir 1 dari 5 remaja. Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan gizi bukan hanya besar, tetapi juga tidak merata. Ia terkonsentrasi pada keluarga miskin, wilayah tertinggal, kawasan urban-poor, dan rumah tangga dengan akses air bersih serta sanitasi yang terbatas.

Di sinilah tantangan utama MBG muncul. Jika program ini dirancang secara universal, semua anak menerima manfaat yang sama, tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang berbeda. Padahal, anak dari keluarga mampu, yang sudah mendapatkan asupan gizi memadai di rumah, jelas tidak memiliki urgensi yang sama dengan anak dari keluarga miskin yang sering kali kekurangan protein dan mikronutrien esensial.

Memberikan perlakuan yang sama pada kondisi yang tidak setara bukanlah keadilan. Justru, hal itu berisiko membuat MBG menjadi subsidi gizi bagi kelompok yang sebenarnya tidak defisit, sementara kelompok paling rentan tetap tidak mendapatkan dampak maksimal.

Data kemiskinan memberi sinyal jelas. Sekitar 24 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi rumah tangga ini, satu porsi makan bergizi di sekolah bukan sekadar tambahan nutrisi, tetapi juga bentuk perlindungan sosial. Bahkan secara global, program makan sekolah dinilai dapat menghemat pengeluaran rumah tangga miskin hingga sekitar 10 persen pendapatan. Artinya, dampaknya jauh melampaui urusan “makan siang”.

Karena itu, pertanyaan “MBG untuk siapa?” seharusnya dijawab dengan keberpihakan yang tegas. Prioritas MBG semestinya diarahkan pada wilayah dan kelompok dengan risiko gizi tertinggi, bukan dibagi rata demi kenyamanan politik. Tanpa ketepatan sasaran, MBG berisiko menjadi program besar yang ramai di awal, tetapi minim perubahan nyata.

Selain sasaran, MBG juga tidak boleh dipersempit sebagai sekadar distribusi makanan. Gizi anak berkaitan erat dengan sanitasi, air bersih, pendidikan ibu, dan perilaku makan keluarga. Anak yang makan bergizi di sekolah, tetapi hidup di lingkungan tidak sehat, tetap berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang. Karena itu, MBG harus terintegrasi dengan layanan kesehatan primer dan edukasi gizi, bukan berdiri sendiri.

Aspek keamanan pangan juga tak kalah penting. Makanan bergizi yang diproduksi massal tanpa standar higienitas ketat justru dapat memicu masalah kesehatan baru. MBG harus menjamin mutu, bukan hanya kuantitas.

Pada akhirnya, MBG bisa menjadi investasi sosial yang sangat kuat, jika dirancang dengan tepat. Ia harus berpihak pada anak-anak yang paling membutuhkan, terukur dampaknya, dan terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi yang lebih luas.

Karena tujuan kita bukan sekadar membuat anak kenyang hari ini, melainkan memastikan anak paling rentan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan belajar optimal.
Jadi, MBG untuk siapa?

Jawaban kebijakannya seharusnya jelas: untuk mereka yang paling membutuhkan, agar ketimpangan tidak terus diwariskan. (*)