Pinrang, Katasulsel.com — Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan ini tak hanya mengandalkan sawah dan tambaknya. Sepanjang 2025, Pinrang juga ikut berada dalam pusaran triliunan rupiah belanja negara.

Data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Ajatappareng—Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang—mencapai Rp 5,64 triliun atau 97,89 persen dari total pagu Rp 5,76 triliun.

Angka itu nyaris menyentuh 100 persen. Dan Pinrang menjadi salah satu daerah yang ikut merasakan dampaknya.

“Total belanja pemerintah pusat dan daerah tahun 2025 itu Rp 5,76 triliun. Yang terealisasi Rp 5,64 triliun atau 97,89 persen,” ujar Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Parepare, Hendy Aji Anggoro, Jumat (27/2/2026).

Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat memiliki pagu Rp 1,4 triliun dengan realisasi Rp 1,349 triliun atau 96,38 persen. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) yang menopang langsung fiskal daerah mencapai Rp 4,49 triliun dan terealisasi Rp 4,36 triliun atau 98,37 persen.

Bagi Pinrang, dana transfer ini menjadi penopang utama berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Mulai dari pembayaran gaji aparatur, bantuan sosial, hingga pembiayaan proyek-proyek fisik di daerah.

Jika dirinci, belanja bantuan sosial terealisasi 100 persen. Belanja pegawai 98 persen. Belanja barang 97 persen. Sedangkan belanja modal—yang identik dengan pembangunan infrastruktur—terealisasi 88 persen.

Belanja modal inilah yang biasanya paling terasa dampaknya di lapangan. Karena di situ publik melihat hasil nyata: jalan, fasilitas umum, sarana pelayanan.

Hendy mengakui ada sedikit penurunan dibanding capaian 2024. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pusat terkait Dana Desa yang tidak sepenuhnya dicairkan.

“Tahun ini agak terhambat. Ada Dana Desa yang tidak jadi dicairkan. Itu berpengaruh pada realisasi TKD,” jelasnya.

Dana yang tidak terserap itu, kata dia, tidak hilang. Melainkan kembali ke kas negara sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Bagi Pinrang yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, stabilitas transfer pusat menjadi faktor penting menjaga daya beli dan perputaran ekonomi lokal.

Serapan 97,89 persen memang nyaris sempurna. Tapi di balik angka itu, ada harapan petani, nelayan, ASN, dan masyarakat yang menunggu pembangunan terus bergerak. (*)