Wajo, katasulsel.com – Karier birokrasi H. Andi Sudarmin, S.Sos., MM memasuki fase baru. Hari ini, Rabu, 4 Maret 2026, ia resmi “naik kelas” setelah dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Andi Rosman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Momentum ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi dan penyegaran organisasi di tubuh birokrasi daerah.
Penunjukan Andi Sudarmin tidak datang begitu saja. Prosesnya disebut telah melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi regulasi, pengangkatan tersebut dinilai memenuhi prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bagi Pemkab Wajo, rotasi ini bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan. Dinas PMD memegang peran strategis dalam pembinaan administrasi desa, pengawasan tata kelola pemerintahan desa, hingga pengelolaan dana desa yang nilainya tidak kecil setiap tahunnya. Di tangan dinas inilah arah pemberdayaan masyarakat desa dirumuskan dan dikawal.
Andi Sudarmin menyadari betul beban tanggung jawab tersebut. Dalam keterangannya usai pelantikan, ia menegaskan komitmennya untuk bekerja sesuai koridor hukum dan mengedepankan prinsip transparansi.
“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai Dinas PMD bukan hanya lembaga administratif, tetapi motor penggerak pembangunan desa. Penguatan kapasitas aparatur desa, pengawasan penggunaan dana desa, hingga pendampingan program pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus kerja ke depan.
Penunjukan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara kabupaten dan desa. Di tengah tuntutan tata kelola yang bersih dan akuntabel, peran Kadis PMD menjadi krusial dalam memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kini, publik menanti gebrakan konkret dari sang kadis baru. Sebab, di balik istilah “naik kelas”, ada ekspektasi besar: menghadirkan pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan