Makassar, katasulsel.com — Kehadiran Danantara sebagai model baru pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memantik perdebatan serius di kalangan akademisi dan pengamat ekonomi.
Di satu sisi, superholding ini diproyeksikan pemerintah sebagai growth engine baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal potensi risiko tata kelola jika tidak dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat.
Isu tersebut menjadi fokus dalam debat publik bertajuk “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini merupakan pembuka dari rangkaian roadshow nasional yang akan digelar di 10 kota oleh Nagara Institute, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada kajian kebijakan publik.
Makassar dipilih sebagai titik awal, menandai pergeseran penting bahwa diskursus ekonomi strategis tidak lagi terpusat di ibu kota, tetapi mulai menyebar ke daerah dengan public discourse capacity yang semakin kuat.
Salah satu isu krusial yang dibedah adalah besarnya skala aset yang akan dikelola Danantara—mencapai sekitar 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.700 triliun.
Aset tersebut berasal dari sejumlah BUMN strategis seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, hingga Pertamina.
Dalam perspektif ekonomi kelembagaan (institutional economics), konsolidasi aset sebesar ini dapat menciptakan efisiensi dan daya saing global melalui skema corporate consolidation. Namun, pada saat yang sama, juga membuka potensi moral hazard dan konsentrasi kekuasaan ekonomi jika tidak diawasi secara ketat.
Direktur Nagara Institute, Akbar Faizal, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan ini.
“Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah ekonomi kita. Narasi Danantara tidak boleh satu arah, harus diuji secara kritis,” ujarnya.
Ada sisi menarik dari peristiwa ini. Makassar kembali menegaskan dirinya bukan hanya sebagai pusat ekonomi kawasan timur, tetapi juga sebagai intellectual marketplace—ruang bertemunya gagasan, kritik, dan alternatif kebijakan.
Jika dulu Makassar dikenal sebagai bandar perdagangan global, kini kota ini bergerak menjadi pusat perdebatan kebijakan publik (policy debate hub).
memperkuat posisi akademisi lokal dalam diskursus nasional
membuka peluang investasi berbasis kebijakan
hingga meningkatkan literasi publik terhadap isu ekonomi strategis
Penutup
Debat publik di Makassar menjadi refleksi penting bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Danantara, dengan segala potensinya, berada di persimpangan: antara menjadi katalis pertumbuhan ekonomi atau justru memunculkan risiko baru jika tata kelolanya lemah.
Satu hal yang pasti, dari Makassar—gelombang kritik dan gagasan itu mulai menggema ke tingkat nasional.(edy)
