Bogor, Katasulsel.com – Istana Kepresidenan Bogor kembali menjadi titik berkumpulnya para elite politik nasional. Jumat sore (13/11/2026), sejumlah kendaraan pejabat negara dan petinggi partai politik koalisi pemerintahan terlihat memasuki kompleks istana.
Salah satu kendaraan yang menarik perhatian adalah mobil dinas berpelat nomor RI 26. Kendaraan tersebut dilaporkan membawa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.
Kedatangan AHY berlangsung di tengah agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah.
Pertemuan itu bukan agenda politik biasa. Ada persoalan konstitusional yang sedang menjadi perhatian pemerintah dan parlemen: pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Surat serupa juga disampaikan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Situasi tersebut membuat komunikasi antara pemerintah dan kekuatan politik di parlemen menjadi penting. Sebab, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa dilepaskan dari mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Di Istana Bogor, sejumlah kendaraan berpelat RI lainnya juga terpantau masuk. Di antaranya RI 5, RI 14, RI 27, dan RI 28. Kehadiran kendaraan-kendaraan tersebut memperlihatkan bahwa pertemuan melibatkan sejumlah unsur penting pemerintahan.
Sejumlah petinggi partai turut merapat. Di antaranya Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Ketua DPP PAN Bima Arya, serta Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Kehadiran para elite tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden memiliki dimensi politik yang luas. Bukan hanya menyangkut nama calon pengganti, tetapi juga komunikasi dan kesepahaman antarkekuatan politik pendukung pemerintahan.
Meski demikian, siapa saja kandidat yang akan diajukan Presiden masih menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional berikutnya.
Satu hal yang jelas, setelah pengunduran diri Gibran, perhatian politik nasional kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dan MPR dalam menentukan pengganti Wakil Presiden hingga masa jabatan 2024–2029 berakhir.(*)
