Ibarat petinju, ini adalah pertandingan keras, sudah masuk babak kedua
Oleh: Edy Basri
Pertarungan kali ini sepertinya sangat menarik dinantikan.
Bahtiar (Eks Pj Gubernur Sulsel, red), belum K.O. Sebaliknya, Kejati Sulsel siap melayani serangan-serangan.
Nah. Kembali ke kasusnya; Dugaan korupsi bibit nanas.
Jadi, ada buah yang matang di pohon. Ada buah yang matang di gudang. Ada pula buah yang belum jelas kapan panennya, tetapi sudah membuat banyak orang sibuk menghitung kerugian.
Namanya nanas.
Bukan sembarang nanas. Ini nanas dalam perkara pengadaan senilai sekitar Rp60 miliar di Sulawesi Selatan. Perkara yang menyeret nama Bahtiar Baharuddin, mantan Penjabat Gubernur Sulsel.
Dan sekarang, nanas itu seperti punya serial sendiri.
Episode pertama: Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka. Ditahan. Lalu menggugat melalui praperadilan.
Pada 29 Juni 2026, hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan penetapan tersangka yang diuji ketika itu tidak sah. Penahanan yang berkaitan dengan penetapan tersebut juga dinyatakan tidak sah.
Bahtiar menang.
Kejaksaan harus menerima putusan itu. Bahtiar keluar dari tahanan. Penonton pun mengira filmnya selesai.
Ternyata belum.
Empat bulan kemudian, cerita berlanjut. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka. Kali ini, penyidik menyebut sudah mengantongi hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.
Angkanya: Rp52.402.956.125.
Hampir Rp52,4 miliar.
Angka yang bisa membuat kalkulator kepanasan kalau dihitung sambil mengingat harga bibit, ongkos tanam, biaya perawatan, dan hasil panen.
Tentu, itu cuma perumpamaan. Perkara ini bukan soal menghitung buah di kebun. Ini soal dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Bahtiar pun kembali menggugat.
Maka, dimulailah babak kedua: Bahtiar versus Kejati Sulsel. Siapa yang bakal K.O?
Menang sekali, belum boleh pesan sabuk juara
Dalam tinju, petinju yang menang pada ronde pertama belum tentu menang sampai akhir. Masih ada ronde berikutnya. Lawannya bisa mengubah strategi. Bisa memperbaiki pertahanan. Bisa pula datang dengan pukulan yang lebih terukur.
Begitu pula di pengadilan.
Kemenangan Bahtiar pada praperadilan pertama bukan berarti pengadilan telah menyatakan dirinya tidak melakukan korupsi. Praperadilan menguji keabsahan tindakan hukum tertentu, bukan memutus seluruh pokok perkara.
Tetapi kemenangan itu juga bukan angin lalu bagi kejaksaan.
Putusan pengadilan harus dihormati. Kalau penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, ada sesuatu dalam tindakan hukum yang diuji yang tidak lolos dari pemeriksaan hakim.
Itu pelajaran penting.
Dalam perkara pidana, niat baik tidak cukup. Keyakinan penyidik tidak cukup. Bahkan dugaan kerugian negara pun tidak otomatis membuat semua prosedur menjadi benar.
Hukum punya pintu. Untuk melewatinya, prosedur harus dipenuhi.
Tidak bisa karena merasa sudah menemukan masalah, seseorang lantas bebas melompati anak tangga.
Namun, Bahtiar juga belum bisa menganggap kemenangan pertama sebagai tiket untuk mengakhiri semua urusan. Penetapan tersangka yang baru harus dilihat berdasarkan dasar hukum dan fakta yang menyertainya.
Jadi, belum waktunya memesan sabuk juara.
Pertandingannya masih berlangsung.
Kali ini, kejaksaan membawa angka yang lebih keras
Kejati Sulsel kini punya bekal baru yang mereka anggap penting: hasil penghitungan kerugian negara Rp52,4 miliar.
Angka itu menjadi bagian dari argumentasi kejaksaan dalam menghadapi perkara terbaru.
Kalau dilihat sepintas, jumlahnya memang mengundang tanda tanya. Proyek sekitar Rp60 miliar, kerugian negara yang disebut mencapai Rp52,4 miliar.
Publik tentu ingin tahu bagaimana angka itu dihitung. Apa saja komponen kerugiannya? Bagaimana proses pengadaan berlangsung? Apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu sah.
Tetapi jangan pula terjebak oleh besarnya angka.
Angka besar bukan palu hakim. Audit bukan vonis. Hasil penghitungan kerugian negara tidak otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai keabsahan penetapan tersangka.
Masih ada prosedur yang harus diuji. Masih ada alat bukti yang harus memenuhi ketentuan hukum. Masih ada hak pemohon yang harus dihormati.
Kejaksaan menyatakan siap menghadapi praperadilan kedua. Bahtiar memilih kembali melawan melalui jalur hukum.
Silakan.
Tetapi ada satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan: menganggap perkara sudah dimenangkan sebelum hakim selesai memeriksa.
Di ring tinju, pukulan paling keras belum tentu membuat lawan jatuh. Di pengadilan, angka paling besar pun belum tentu menjawab pertanyaan paling penting.
Nanasnya satu, babaknya dua
Yang membuat perkara ini menarik bukan sekadar nilai proyeknya. Bukan pula hanya karena Bahtiar pernah menjadi pejabat penting di Sulawesi Selatan.
Yang menarik adalah pengulangan adegannya.
Penetapan tersangka. Praperadilan. Putusan. Penetapan tersangka lagi. Praperadilan lagi.
Seperti menonton film yang tokohnya sama, latarnya sama, tetapi kali ini membawa berkas yang berbeda.
Tentu, proses hukum tidak selalu berjalan lurus. Penyidikan bisa berkembang. Bukti baru bisa muncul. Tindakan hukum yang baru juga dapat diuji secara tersendiri.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan penetapan kedua pasti salah hanya karena penetapan pertama dinyatakan tidak sah.
Namun, kejaksaan juga harus menjelaskan melalui proses hukum bahwa tindakan terbaru memang memenuhi ketentuan. Bukan sekadar mengulang langkah lama dengan sampul yang baru.
Kalau sebuah pintu pernah dinyatakan tidak sah untuk dilewati, pintu berikutnya harus dibangun dengan benar.
Jangan sampai publik merasa sedang menyaksikan pertandingan ulang yang tidak pernah selesai.
Sebab, semakin panjang sebuah perkara, semakin besar pula kebutuhan akan kejelasan.
Terutama ketika yang dibicarakan adalah uang negara.
Siapa yang sebenarnya sedang bertanding?
Di permukaan, Bahtiar melawan Kejati.
Tetapi kalau diperhatikan lebih jauh, ada pertandingan lain yang tidak kalah penting: antara kewenangan penegak hukum dan kewajiban menggunakan kewenangan itu secara benar.
Kejaksaan memiliki tugas mengusut dugaan korupsi. Jika ada kerugian negara dan bukti tindak pidana yang memenuhi ketentuan, perkara harus ditangani secara serius.
Tetapi kewenangan itu tidak boleh digunakan sembarangan.
Orang yang ditetapkan sebagai tersangka juga memiliki hak untuk menguji tindakan penyidik. Mengajukan praperadilan bukan tindakan yang dengan sendirinya menunjukkan seseorang bersalah atau tidak bersalah.
Bersambung……
Itu bagian dari mekanisme hukum.
Di sinilah kejaksaan dan Bahtiar sama-sama menghadapi ujian.
Bahtiar harus membuktikan alasan keberatan hukumnya. Kejaksaan harus mempertahankan keabsahan tindakan penyidik. Hakim harus memeriksa perkara berdasarkan hukum dan bukti, bukan berdasarkan siapa yang lebih keras berbicara di luar ruang sidang.
Tidak ada yang boleh menang hanya karena lebih terkenal.
Tidak ada pula yang otomatis kalah hanya karena pernah kalah sebelumnya.
Hukum bukan pertandingan popularitas.
Jangan sampai uang negara hanya menjadi angka di berita
Ada satu hal yang tidak boleh tenggelam di tengah drama praperadilan.
Proyek pengadaan bibit nanas itu disebut bernilai sekitar Rp60 miliar. Kejaksaan menyatakan hasil penghitungan kerugian negara mencapai Rp52,4 miliar.
Itu uang publik.
Uang yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi sumber persoalan yang berlarut-larut.
Karena itu, publik berhak menuntut dua hal sekaligus.
Pertama, jika memang ada tindak pidana korupsi yang terbukti, pertanggungjawaban harus ditegakkan.
Kedua, seluruh proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai perkara yang besar justru tersandung oleh prosedur yang tidak dipenuhi.
Keduanya sama penting.
Kita tidak membutuhkan kejaksaan yang hanya berani mengumumkan angka besar. Kita membutuhkan penegakan hukum yang mampu menjelaskan angka itu, membuktikan dugaan tindak pidananya, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan penyidikan.
Kita juga tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung tentang siapa yang menang praperadilan.
Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum.
Kalau memang ada kesalahan, ungkap. Kalau ada pelanggaran prosedur, koreksi. Kalau ada pihak yang terbukti bertanggung jawab, tegakkan hukum.
Sederhana dalam kalimat. Tidak mudah dalam pelaksanaan.
Tetapi justru itulah pekerjaan negara.
Babak kedua belum punya pemenang
Permohonan praperadilan kedua Bahtiar terdaftar di PN Makassar dengan nomor perkara 50/Pid.Pra/2026/PN Mks. Sidang perdana dijadwalkan pada 23 Oktober 2026.
Hingga informasi yang tersedia untuk tulisan ini, belum ada putusan akhir yang dapat memastikan siapa memenangkan babak kedua.
Maka, jangan buru-buru berteriak K.O.
Bahtiar pernah menang dalam pengujian pertama. Kejaksaan kini menyatakan memiliki hasil penghitungan kerugian negara yang memperkuat penanganan perkara. Tetapi hasil praperadilan kedua tetap bergantung pada pemeriksaan hakim.
Kalau Bahtiar menang lagi, itu tidak otomatis menjadi putusan bebas atas seluruh dugaan tindak pidana.
Kalau permohonannya ditolak, itu juga tidak otomatis membuktikan dirinya bersalah.
Pertandingan praperadilan dan pembuktian perkara pokok adalah dua urusan berbeda.
Jadi, kita tunggu saja.
Tidak perlu menjadi suporter Bahtiar. Tidak perlu pula menjadi suporter kejaksaan. Cukup menjadi suporter hukum yang benar.
Sebab, dalam pertandingan ini, ada hal yang lebih penting daripada siapa yang tumbang.
Jangan sampai Bahtiar dan Kejati sibuk bertarung di ring praperadilan, sementara kepercayaan publik justru menjadi pihak yang lebih dulu K.O.
Dan soal nanas?
Semoga perkara ini tidak hanya menghasilkan angka kerugian dan babak persidangan. Publik membutuhkan jawaban yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Buahnya boleh nanas.
Tetapi jangan sampai yang dipanen masyarakat hanya drama. (*)
