Jakarta, katasulsel.com – Kepercayaan yang berujung kekecewaan. Itulah yang kini dirasakan Camellia Panduwinata Lubis setelah urusan pengelolaan pajak PT Mitra Trading Sinergi yang dipercayakan kepada pihak lain justru menyisakan persoalan serius.
Alih-alih mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang dijanjikan, Camellia mengaku harus menghadapi persoalan yang semakin pelik. Uang sebesar Rp220 juta telah diserahkan secara bertahap, tetapi kewajiban perpajakan perusahaan tak kunjung tuntas. Bahkan, ia mengaku kini menghadapi tagihan pajak sekitar Rp4 miliar dan pemblokiran rekening pribadi.
Kekecewaan itu akhirnya mendorong Camellia mengambil langkah hukum. Pada Selasa (17/11/2026), ia resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang ke SPKT Polda Metro Jaya.
Bagi Camellia, persoalan ini bukan semata-mata tentang uang yang telah dikeluarkan. Ia merasa kepercayaan yang diberikan untuk menyelesaikan urusan perusahaan justru berujung pada beban yang semakin besar.
“Saya sangat kecewa. Awalnya mereka menyampaikan sanggup membantu menyelesaikan persoalan pajak perusahaan. Karena percaya dengan apa yang disampaikan, saya menyerahkan uang untuk pengurusan tersebut. Tetapi kenyataannya, persoalan ini justru semakin berat. Saya malah menghadapi tagihan pajak hingga sekitar Rp4 miliar. Ini bukan persoalan kecil bagi saya,” ungkap Camellia.
Persoalan tersebut bermula dari pengurusan kewajiban perpajakan PT Mitra Trading Sinergi, termasuk rencana penyelesaian kewajiban pajak dan penghapusan NPWP perusahaan.
Berdasarkan uraian dalam laporan, Camellia mengaku telah menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp220 juta melalui rekening Bank BCA atas nama Budi Arifin.
Namun, menurut pengakuannya, hasil pengurusan tidak sesuai dengan kesanggupan yang sebelumnya disampaikan.
Persoalan yang dilaporkan itu berkaitan dengan peristiwa pada 28 Januari 2019 di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.
Camellia mengaku tidak pernah membayangkan urusan yang awalnya dipercayakan untuk diselesaikan justru berkembang menjadi persoalan finansial dan hukum.
Ia pun mempertanyakan tanggung jawab pihak yang sebelumnya menyatakan sanggup membantu pengurusan pajak tersebut.
“Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang ada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, saya berharap harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai orang yang sudah percaya dan menyerahkan uang justru harus menanggung seluruh akibatnya sendiri,” tegasnya.
Tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut, Camellia kini memilih menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Dalam pelaporan itu, ia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Pius Situmorang, S.H., Roberto Manurung, S.H., dan Bernardus Tomo, S.H., M.H.
Tim kuasa hukum berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui pemeriksaan yang profesional, objektif, dan transparan.
Mereka meminta penyidik menelusuri aliran dana Rp220 juta, memeriksa komunikasi antara para pihak, serta mendalami bagaimana pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut dilaksanakan.
Nadin Amizah Ajak Bongkar “Dosa” Ayah, Ibunya Singgung Dendam: Serumah Belum Tentu Sependapat“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap laporan ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan, penyerahan dana, dan dugaan kerugian dalam jumlah besar dibiarkan tanpa kepastian hukum. Kami meminta agar seluruh pihak terkait diperiksa, aliran dana ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas tim kuasa hukum.
Bagi Camellia, langkah hukum ini menjadi harapan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang selama ini membebaninya.
Ia berharap ada kejelasan mengenai penggunaan uang yang telah diserahkan, realisasi pengurusan pajak, serta pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Saya sudah cukup dirugikan. Sekarang saya berharap hukum yang berbicara. Saya ingin ada keadilan dan kepastian hukum atas persoalan ini,” tutupnya.
Kini, Camellia menunggu tindak lanjut laporannya di Polda Metro Jaya. Kekecewaan yang ia sampaikan telah dibawa ke jalur hukum, sementara pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Laporan diterima SPKT Polda Metro Jaya pada 17 November 2026. Dugaan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.(*)


