Jakarta, Katasulsel.com – Siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto di sisa masa pemerintahan 2024–2029 kini menjadi salah satu pertanyaan penting dalam politik nasional. Setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, perhatian beralih kepada dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, hingga pertengahan November 2026, proses tersebut belum sampai pada pengumuman kandidat. Presiden Prabowo justru memperoleh tambahan waktu untuk mempertimbangkan figur yang akan diusulkan, setelah MPR menyetujui perubahan jadwal sidang pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden menjadi 9 Desember 2026.
Keputusan itu memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung semata-mata sebagai prosedur administratif. Ada proses konsultasi dan konsolidasi politik yang harus diselesaikan sebelum dua nama diserahkan kepada MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut merupakan usulan Presiden Prabowo. Kepala Negara membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan calon, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 serta sejumlah tokoh.
Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna. Namun, setelah menerima surat dari Presiden, rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD menyepakati tanggal baru, yakni Rabu, 9 Desember 2026.
Di sinilah dinamika politik penggantian Wakil Presiden mulai menarik perhatian. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Artinya, figur yang nantinya menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tidak ditentukan melalui pemilihan umum baru, melainkan melalui proses yang melibatkan Presiden dan lembaga perwakilan.
Gibran sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut telah diterima dan langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
MPR juga membentuk perangkat khusus untuk mempersiapkan proses pergantian. Tim ad hoc beranggotakan 36 orang dibentuk untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Sementara tim verifikasi disiapkan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon yang akan diajukan Presiden.


