Jakarta, Katasulsel.com – Negara ini kaya sumber daya alam. Tambangnya ada, hutannya ada, lautnya luas. Tetapi ketika bicara anggaran kesehatan, pemerintah masih harus memutar otak mencari sumber pembiayaan.
Di situlah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, melihat persoalan yang perlu dibenahi.
Ia mendorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto menata ulang pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tujuannya bukan sekadar memperbaiki tata kelola, melainkan memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat.
Pesan itu disampaikan Gus Muhaimin saat membuka Majelis Ilmu Sosialisme Islam bertema Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pembicaraan mengenai hak kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari persoalan pembiayaan negara.
Salah satu yang disorot adalah BPJS Kesehatan.
Gus Muhaimin mengatakan, dalam perspektif sosialisme Islam, perlindungan kesehatan harus menjangkau masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya memastikan kelompok masyarakat rentan masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), setidaknya kelompok desil 1 hingga 5.
“Semua orang miskin ter-cover, masuk dalam PBI. Minimal ter-cover desil 1-5,” ujarnya.
Persoalannya, perlindungan kesehatan membutuhkan biaya besar.
Gus Muhaimin menyebut kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp110 triliun, sementara penyerapan yang ia sampaikan baru sekitar Rp67 triliun.
Menurutnya, jika seluruh kebutuhan pembiayaan negara terus bergantung pada pajak, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.
Wali kota Makassar dan Bupati Sidrap Selfie Bareng di Ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026Karena itu, ia mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor nonpajak.
Di sinilah pengelolaan sumber daya alam menjadi penting.
Gus Muhaimin menilai sinyal Presiden Prabowo untuk menata ulang manajemen kekayaan SDA merupakan peluang yang tidak boleh dilewatkan.
Ia bahkan menyebut belum ada presiden dalam 35 tahun terakhir yang berani memulai pembahasan mengenai model baru pengelolaan sumber daya alam seperti sekarang.
“PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan memanage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola SDA yang berkeadilan,” tegasnya.
Namun, dukungan PKB itu disertai pesan yang cukup jelas: hasil pengelolaan kekayaan alam harus kembali kepada masyarakat.
Bukan hanya menjadi angka penerimaan negara atau keuntungan segelintir kelompok.
Gus Muhaimin juga mengingatkan sejarah sikap politik PKB terhadap pengelolaan tambang. Ia bercerita, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, PKB tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, hingga sekarang tidak ada elite PKB yang mengelola tambang.
Dalam forum tersebut, Gus Muhaimin juga menyampaikan kritik internal kepada kader partainya.
Ia berharap Majelis Ilmu Sosialisme Islam tidak berhenti sebagai diskusi rutin atau sekadar tempat bertukar gagasan. Forum itu harus melahirkan kesadaran politik dan kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat.
Ia bahkan menggunakan istilah yang cukup keras: PKB harus bangun dari tidur nyenyaknya.
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol“Politisi-politisi PKB, ayo bangun, ayo berbuat agar kita bisa mengatasi coverage dari seluruh kebutuhan masyarakat kita, terutama kesehatan,” katanya.
Ada tiga hal yang diharapkan lahir dari majelis tersebut. Kader harus bangkit dari ketidakpedulian, menyadari tanggung jawab politiknya, dan menghasilkan produk kebijakan yang mempercepat kemakmuran rakyat.
Pada akhirnya, Gus Muhaimin menginginkan dua agenda berjalan beriringan: perlindungan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya mengurangi beban pajak masyarakat.
“Paling pokok adalah mengurangi tarikan pajak secepat-cepatnya dan orang miskin tidak boleh kena pajak,” ujarnya.
Pesannya sederhana, meski pekerjaan rumahnya tidak sederhana: negara jangan hanya pandai memungut penerimaan, tetapi juga harus memastikan kekayaan alam dan anggaran yang dikelola benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat.(*)


