Makassar, Katasulsel.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menempati peringkat pertama nasional dalam penilaian pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik 2026 kategori kejaksaan tinggi.
Capaian tersebut menempatkan Kejati Sulsel di atas Kejati Nusa Tenggara Barat yang meraih peringkat kedua dan Kejati Lampung di posisi ketiga.
Penghargaan diserahkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, dalam penutupan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kejaksaan RI 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pengakuan tingkat nasional ini menyoroti aspek yang kerap luput dari perhatian publik ketika menilai kinerja kejaksaan, yakni kualitas keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap layanan lembaga penegak hukum.
Pengelolaan PPID bukan sekadar urusan menyediakan dokumen atau menjawab permintaan informasi. Layanan ini juga menjadi salah satu jalur bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan mengenai kebijakan, prosedur pelayanan, serta informasi publik yang dapat diakses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Makassar Diprediksi Terik hingga 34 Derajat, Gowa dan Maros Berpotensi Diguyur Hujan Petir Sore IniDalam konteks lembaga penegak hukum, keterbukaan tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan informasi yang dikecualikan, termasuk data pribadi dan informasi penanganan perkara yang secara hukum tidak dapat diumumkan.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan peringkat, melainkan memastikan kualitas layanan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Workshop yang diselenggarakan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung pada 16–18 November 2026 itu mengangkat tema transformasi pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Jaksa Agung Muda Intelijen, Prof. Reda Manthovani, dalam arahannya menekankan empat prinsip pelayanan yang harus dijalankan jajaran Kejaksaan, yakni integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan humanis.
Prinsip tersebut mencakup pelayanan bebas pungutan liar dan gratifikasi, penyediaan informasi yang mudah diakses, penerapan standar operasional prosedur yang jelas, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Puluhan Juta Uang Korban Dikuras Passobis Sidrap dan Pinrang, Nama BKPM dan BI Ikut DicatutPenguatan layanan juga diarahkan melalui sejumlah kanal, antara lain PPID, pengaduan terpadu SP4N-LAPOR!, kanal resmi Kejaksaan, konsultasi hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan call center Halo Jaksa 150227.
Selain kategori kejaksaan tinggi, penghargaan PPID terbaik 2026 juga diberikan kepada satuan kerja di tingkat kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri.
Kejaksaan Negeri Deli Serdang meraih peringkat pertama kategori kejaksaan negeri, disusul Kejari Langkat dan Kejari Teluk Bintuni.
Adapun kategori cabang kejaksaan negeri dimenangkan CKN Mandailing Natal di Natal. Posisi kedua diraih CKN Toba Samosir di Porsea, sedangkan posisi ketiga ditempati CKN Deli Serdang di Labuhan Deli.
Bagi Kejati Sulsel, peringkat pertama ini menjadi modal untuk memperkuat pelayanan informasi. Namun, keberhasilan pengelolaan PPID pada akhirnya juga perlu tercermin dalam kemudahan masyarakat mengakses informasi, kecepatan respons, dan kejelasan tindak lanjut setiap permohonan layanan. (*)
