Anggarannya dipangkas Rp170 miliar. Tapi ia tak mengeluh, apalagi marah.
Oleh: Edy Basri
Ada kepala daerah yang mungkin langsung menghitung apa saja yang harus dikurangi ketika anggarannya dipangkas.
Ada pula yang sibuk mencari cara agar pemangkasan itu tidak terlalu terasa.
Tapi, Syaharuddin Alrif punya cerita sendiri.
Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan ini, tidak mengeluh sama sekali, justru sebaliknya, Bupati Sidrap ini sukses menumbuhkan ekonomi daerahnya
Kala itu, anggaran Sidrap mengalami penyesuaian sekira Rp170 miliar. Dari sebelumnya berkisar Rp1,3 triliun, menyusut sekira Rp1,1 triliun.
Cerita itu diungkap Syahruddin Alrif dalam sebuah forum di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Di acara itu, bupati termuda di Sulsel itu lebih dulu memaparkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.
Angka pertumbuhannya, 7,71 persen pada 2025.
Menurut data yang dipaparkannya, angka itu menempatkan Sidrap di posisi tertinggi di Sulawesi Selatan.
Di sinilah ceritanya menjadi menarik. Anggaran berkurang, tetapi Syahar tidak menjadikan pengurangan itu sebagai panggung keluhan. Ia justru berbicara tentang bagaimana pemerintah daerah harus mencari cara agar pembangunan tetap berjalan.
Tentu, anggaran yang dipangkas bukan perkara kecil. Rp170 miliar bukan uang receh yang bisa ditemukan terselip di antara kuitansi belanja kantor.
Ada pembangunan yang harus diprioritaskan. Ada kebutuhan masyarakat yang tak boleh diabaikan. Ada pula program yang mungkin harus dihitung ulang.
Namun, bagi Syahar, besarnya anggaran bukan satu-satunya penentu bergeraknya ekonomi daerah.
Cara membaca potensi daerah juga penting.
Syahar membeberkan perubahan posisi ekonomi Sidrap yang cukup mencolok.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi daerah itu masih berkisar empat persen. Posisinya berada di urutan ke-21 dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Setahun kemudian, angkanya meningkat menjadi 7,71 persen.
Apa yang berubah?
Salah satu hal yang disorot Syahar adalah penyelarasan program pemerintah pusat dengan potensi yang dimiliki Sidrap. Ketika swasembada pangan menjadi agenda nasional, Sidrap punya sektor yang bisa langsung bergerak: pertanian.
Sidrap bukan daerah yang harus mencari-cari komoditas unggulan dari nol. Sawah sudah terbentang. Peternakan ayam telah menjadi bagian penting ekonomi masyarakat. Beras dan telur sudah lama menjadi kekuatan daerah ini.
Tinggal bagaimana potensi itu dikelola, diperkuat, dan dihubungkan dengan kebijakan pemerintah.
Dalam dialog refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang digelar Total Politik di Jakarta, Syahar menyampaikan satu kalimat yang patut diperhatikan.
“Menu dari pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Kalimat itu bukan berarti program pusat harus ditolak. Justru sebaliknya, program tersebut perlu diterjemahkan agar cocok dengan kondisi daerah.
Ibarat orang memasak, bahan yang tersedia harus diketahui lebih dulu. Jangan sampai resepnya bagus, tetapi bahan utamanya tidak ada di dapur.
Begitu pula pembangunan. Program nasional boleh sama, tetapi kebutuhan setiap daerah tidak selalu serupa.
Syahar menyoroti program swasembada pangan sebagai salah satu peluang untuk memperkuat ekonomi Sidrap.
Ia menyebut ketersediaan pupuk, penerapan pertanian modern, dan keterlibatan petani milenial sebagai bagian dari upaya tersebut.
Produktivitas pertanian, menurut paparannya, meningkat dari sekitar tujuh ton menjadi 10 hingga 11 ton.
Jika peningkatan itu berlangsung konsisten, dampaknya bisa menjalar ke banyak sektor. Hasil panen bertambah. Aktivitas perdagangan meningkat. Kebutuhan angkutan hasil pertanian bergerak. Usaha yang berkaitan dengan produksi pangan mendapat peluang berkembang.
Tetapi, sawah yang produktif belum otomatis membuat petaninya sejahtera.
Harga gabah tetap menentukan. Biaya pupuk dan pengolahan lahan tetap harus dihitung. Air irigasi harus tersedia. Hasil panen juga harus terserap pasar dengan harga yang layak.
Karena itu, tantangan pembangunan pangan tidak berhenti pada berapa ton hasil yang bisa dipanen.
Pertanyaan berikutnya: berapa banyak hasil pertumbuhan itu yang benar-benar tinggal di tangan petani?
Di situlah pemerintah daerah masih punya pekerjaan panjang.
Kembali ke soal anggaran.
Penyesuaian transfer ke daerah membuat pemerintah kabupaten harus lebih cermat mengatur belanja. Dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun, setiap program perlu diuji berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya.
Mana yang mendesak? Mana yang bisa ditunda? Mana yang memberi dampak langsung terhadap masyarakat?
Pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab hanya dengan memangkas belanja secara merata. Sebab, kebutuhan pelayanan dasar tidak selalu bisa ikut dikurangi ketika uang pemerintah berkurang.
Efisiensi yang baik bukan sekadar membuat pengeluaran lebih kecil. Efisiensi harus memastikan uang yang tersedia digunakan untuk kebutuhan yang paling penting.
Itulah tantangan yang kini dihadapi Sidrap: menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Syahar tampaknya ingin menempatkan persoalan ini dalam kerangka yang lebih luas. Daerah tidak cukup hanya menunggu besarnya transfer dari pusat. Potensi lokal harus menjadi bagian dari strategi pembangunan.
Namun, inovasi tidak boleh berhenti sebagai istilah yang terdengar bagus di ruang diskusi. Ia harus terlihat dalam program yang terukur, belanja yang transparan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ada satu hal yang perlu dibedakan. Tidak mengeluh di depan forum bukan berarti pemangkasan anggaran tidak membawa konsekuensi.
Pemerintah daerah tetap harus menghitung dampaknya. Jika ada program yang tertunda, masyarakat perlu mengetahui alasannya. Jika ada belanja yang diprioritaskan, dasar pemilihannya harus jelas.
Begitu pula pertumbuhan ekonomi 7,71 persen. Angka itu menjadi kabar penting bagi Sidrap, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan pemerataan kesejahteraan seluruh warganya.
Pertumbuhan perlu dijaga. Manfaatnya perlu diperluas.
Petani harus merasakan hasilnya. Peternak perlu memperoleh kepastian usaha. Pelaku usaha kecil membutuhkan perputaran ekonomi. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan publik yang tetap berjalan.
Di sinilah cerita Syahar akan diuji, bukan hanya ketika berbicara di Jakarta, melainkan ketika kebijakan anggaran bertemu dengan kebutuhan warga di Sidrap.
Sebab, menjadi kepala daerah bukan cuma soal memiliki uang untuk membangun. Juga soal menentukan apa yang harus dibangun ketika uang tidak sebanyak sebelumnya.
Anggaran yang besar tentu memberi ruang gerak lebih luas. Tidak ada gunanya berpura-pura sebaliknya.
Tetapi, ketika anggaran menyusut, kemampuan memilih prioritas menjadi semakin penting.
Syahar membawa angka pertumbuhan 7,71 persen sebagai salah satu modal untuk menjelaskan arah pembangunan Sidrap. Kini, pekerjaan berikutnya adalah memastikan momentum itu tidak berhenti sebagai statistik.
Pada akhirnya, rakyat tidak hanya ingin mendengar berapa persen ekonomi tumbuh. Mereka ingin tahu apakah hasil panen lebih menguntungkan, usaha lebih mudah berjalan, pekerjaan lebih terbuka, dan kebutuhan hidup lebih terjangkau.
Jadi, momen Syahar tak marah meski anggarannya dipangkas bukan berarti cerita sudah selesai.
Justru di situlah babak berikutnya dimulai.
Ketika anggaran berkurang, yang ditunggu masyarakat bukanlah kemarahan kepala daerah. Melainkan cara agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya tidak ikut berkurang.
