SIDRAP — Penetapan sempadan Danau Sidenreng kini masuk tahap penting. Di tengah upaya pemerintah pusat memperkuat kawasan lindung, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mendorong pompanisasi sebagai solusi agar lingkungan tetap terjaga, tapi pertanian warga tidak terganggu.
Hal ini dibahas dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Rabu (20/5/2026).
Dalam forum itu, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan danau dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya petani.
“Danau ini harus dilindungi, tapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Sebagai solusi, Pemkab Sidrap mengusulkan pompanisasi, yaitu sistem pengaliran air danau menggunakan pompa besar menuju saluran irigasi sekunder hingga tersier. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak lahan pertanian di sekitar danau yang bergantung pada hujan.
Dengan adanya pompanisasi, petani diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan, sehingga hasil pertanian bisa lebih stabil.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui BBWS Pompengan Jeneberang tetap fokus pada penetapan sempadan danau sesuai aturan nasional. Tujuannya untuk menjaga fungsi lindung danau, mencegah kerusakan lingkungan, serta menghindari konflik pemanfaatan lahan.
Program ini juga menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) yang dikawal KPK, agar tata kelola kawasan dan sumber daya air berjalan lebih tertib dan transparan.
Di tengah pembahasan itu, Pemkab Sidrap juga menampilkan sejumlah inovasi pertanian yang sudah dilakukan, seperti penggunaan benih genjah untuk mengurangi risiko gagal panen, hingga pemanfaatan eceng gondok dan ikan invasif sebagai pakan ternak bernilai ekonomi.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Penetapan sempadan bisa memicu penolakan jika dianggap membatasi akses warga terhadap lahan. Sementara pompanisasi membutuhkan biaya besar dan kerja sama lintas sektor.
Karena itu, forum yang melibatkan Kabupaten Sidrap dan Wajo ini diharapkan menjadi langkah awal mencari solusi terbaik.
Intinya, pemerintah ingin danau tetap terjaga, tapi petani juga tetap bisa bertani dan hidup lebih baik.
