Kemudian, Muhammad Fikri Thobari berada di angka Rp19,5 miliar. Sekilas tampak moderat, namun ada detail penting: beban utangnya cukup besar. Artinya, nilai kekayaan bersihnya merupakan hasil pengurangan dari kewajiban finansial yang tidak kecil. Ini memberi gambaran bahwa tidak semua kekayaan pejabat sepenuhnya likuid atau bebas risiko.
Di posisi bawah, Syamsul Auliya Rachman mencatatkan kekayaan Rp12 miliar—yang terendah dalam daftar ini. Meski demikian, komposisi asetnya tetap didominasi properti, ditambah kendaraan dan kas. Angka ini menunjukkan bahwa bahkan pejabat dengan kekayaan relatif lebih kecil tetap berada dalam lingkaran risiko korupsi.
Terakhir, Gatut Sunu Wibowo dengan Rp20,3 miliar. Kekayaannya cukup seimbang antara properti dan kendaraan, dengan tambahan harta bergerak yang cukup besar. Ia menjadi contoh profil pejabat dengan distribusi aset yang tidak terlalu terkonsentrasi pada satu sektor.
Dari keenam nama tersebut, terlihat satu pola yang sulit diabaikan. Mayoritas kekayaan bertumpu pada tanah dan bangunan. Ini menegaskan bahwa sektor properti masih menjadi “ladang aman” bagi akumulasi aset pejabat.
Namun ada hal yang lebih penting dari sekadar angka. Rentang kekayaan yang terbuka—dari Rp12 miliar hingga Rp85,6 miliar—menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar. Di satu sisi, ada pejabat dengan aset puluhan miliar lintas kota. Di sisi lain, ada yang relatif lebih kecil, tetapi tetap terseret kasus yang sama.
