Jakarta, katasulsel.com — Pembangunan kolam wisata di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang dibiayai oleh Kementerian Desa PDTT RI pada 2023 kini jadi perbincangan.
Salah satu titik proyek, Kolam Wisata Batue di Dusun Bontomare, Desa Ciromanie, Kecamatan Keera, ikut terseret dalam pusaran kritik.
Di media sosial (medsos), isu ini seperti bola liar. Ada yang mempertanyakan anggaran, ada pula yang langsung mengarahkan sorotan ke Andi Iwan Darmawan Aras, Anggota DPR RI yang disebut-sebut terlibat dalam penganggaran proyek ini. Tapi, benarkah demikian?
Menanggapi isu ini, Andi Iwan Darmawan Aras buka suara. Ia meluruskan bahwa di DPR RI tidak ada yang namanya “dana aspirasi”. Yang ada adalah usulan aspirasi berbentuk kegiatan, yang kemudian disesuaikan dengan program kementerian mitra kerja.
“Tugas saya hanya membantu mengusulkan agar daerah saya mendapat program yang tersedia di kementerian terkait. Untuk pelaksanaannya? Itu urusan kementerian. Mereka yang jalankan, mereka yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Andi Iwan juga menyinggung soal ketimpangan dalam menilai kinerjanya. Ketika ada program yang dianggap bermasalah, sorotan langsung tertuju kepadanya. Tapi saat ada program yang sukses, seperti perbaikan jalan nasional dari Anabanua ke Pitumpanua, apresiasi terasa minim.
Bersambung..
“Kalau ada masalah dalam pelaksanaan, tanyakan ke kementerian. Jangan tiba-tiba mengarah ke saya seolah-olah saya yang eksekusi. Itu keliru,” ujarnya.
Bicara soal anggaran, awalnya program desa wisata mendapat alokasi Rp500 juta per paket. Namun, karena keterbatasan dana dan demi pemerataan, Kementerian Desa akhirnya memangkasnya menjadi Rp400 juta per paket.
Program ini, kata Andi Iwan, bukan proyek instan yang langsung jadi besar, melainkan stimulan. Artinya, desa yang mendapat bantuan diharapkan bisa mengembangkan potensi wisatanya secara mandiri setelah mendapat suntikan awal ini.
“Seharusnya kita cari solusi bersama, bukan malah mencari-cari masalah. Kalau ada kendala, mari kita kawal bareng-bareng,” tambahnya.
Sorotan terhadap proyek ini harusnya diarahkan ke tempat yang tepat. Jika ada dugaan ketidaksesuaian atau kegagalan, bukan DPR yang harus disalahkan, melainkan pelaksana proyek, yakni kementerian terkait.
“Kami di DPR hanya mengusulkan dan mengawasi. Kalau ada yang tidak beres, ayo kita evaluasi bersama. Bukan malah menjadikan ini ajang serangan pribadi,” tutupnya.
Proyek ini seharusnya jadi berkah buat Wajo, bukan malah jadi ajang ribut-ribut tak jelas. Yang paling penting, bagaimana manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.(sul/oce)
