KENDARI, Katasulsel.com – Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, pemerintah pusat mengirim pesan tegas kepada seluruh kepala daerah di Sulawesi: jangan hanya fokus membangun fisik, tetapi pastikan rakyat merasakan dampaknya.
Pesan itu mengemuka dalam forum Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).
Forum tersebut mempertemukan para kepala daerah, gubernur, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi dengan jajaran pemerintah pusat dalam satu meja koordinasi strategis.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, turut hadir bersama para kepala daerah lainnya untuk mendengarkan langsung arahan pemerintah pusat terkait berbagai agenda prioritas nasional yang akan menjadi fokus pembangunan daerah ke depan.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Tiga pejabat penting hadir memberikan arahan, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Bagi daerah, forum semacam ini bukan sekadar pertemuan seremonial. Di dalamnya tersimpan arah kebijakan yang akan menentukan langkah pemerintah kabupaten dan kota dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting juga menjadi agenda utama yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi kembali menjadi sorotan. Pemerintah pusat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Hal lain yang mendapat perhatian khusus adalah penggunaan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi mengandalkan asumsi dalam mengambil keputusan, melainkan menggunakan data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Kabupaten Soppeng, arahan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat program pembangunan yang sedang berjalan.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar berbagai program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berbagai arahan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius untuk kami tindak lanjuti demi kesejahteraan masyarakat Soppeng,” ujarnya.
Forum tersebut juga menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Persoalan inflasi, kemiskinan, stunting, hingga pelayanan publik membutuhkan kerja sama yang kuat antara seluruh tingkatan pemerintahan.
Dari Kendari, para kepala daerah pulang bukan hanya membawa catatan hasil pertemuan.
Mereka membawa tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing, termasuk di Bumi Latemmamala. (*)
