Makassar, Katasulsel.com — Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Fraksi PKS, Sapril Badao, turut ambil bagian dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PKS se-Sulawesi Selatan yang digelar DPW PKS Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, 3–6 Juni 2026.
Forum penguatan kapasitas ini menjadi semacam “training camp” politik bagi para wakil rakyat PKS, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota se-Sulsel. Dengan mengusung tema “From Position to Power: Strategi Anggota Dewan PKS Mengelola Kebijakan dan Mempengaruhi Arah Pemerintahan”, kegiatan ini menekankan pentingnya peran legislator tidak hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan publik.
Selama empat hari pelaksanaan, para peserta digembleng dengan materi strategis, mulai dari teknik penyusunan kebijakan publik, advokasi anggaran, penguatan fungsi pengawasan, hingga strategi membaca arah kebijakan pemerintah daerah. Dalam bahasa politik, ini menjadi ruang penguatan “trias fungsi dewan”: legislasi, budgeting, dan controlling.
Sapril Badao menilai Bimtek ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas dan ketajaman peran anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Melalui Bimtek ini, kami mendapatkan penguatan fungsi legislasi dalam pembentukan perda, fungsi anggaran dalam APBD, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ini bekal penting agar kerja-kerja kami lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembekalan tersebut juga mempertegas posisi PKS di DPRD Enrekang sebagai bagian dari kekuatan politik yang ikut mengawal jalannya pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Muh. Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang.
Menurutnya, politik tidak hanya soal dukungan, tetapi juga soal keseimbangan antara partisipasi dan kontrol. Karena itu, PKS disebut tetap berada dalam posisi mendukung agenda pembangunan, namun dengan fungsi pengawasan yang berjalan secara konstruktif.
“Sebagai partai pengusung pemerintah daerah, kami punya tanggung jawab mendukung program yang pro-rakyat. Tapi di saat yang sama, kami tetap menjalankan fungsi kontrol agar kebijakan berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik,” tegasnya.
Sapril juga menekankan bahwa Fraksi PKS DPRD Enrekang berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja politiknya melalui kerja legislasi yang produktif, pengawasan yang berbasis data, serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
“PKS ingin hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Mendukung program yang baik, sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Enrekang,” tutupnya. (*)
