Enrekang, Katasulsel.com — Di balik bentang alam pegunungan dan jalur strategis menuju Toraja, Kabupaten Enrekang ternyata ikut berada dalam pusaran triliunan rupiah uang negara sepanjang 2025.

Data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare mencatat realisasi belanja APBN wilayah Ajatappareng—Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang—mencapai Rp 5,64 triliun atau 97,89 persen dari total pagu Rp 5,76 triliun.

Angka itu nyaris sempurna. Dan Enrekang menjadi salah satu daerah yang ikut menikmati aliran dana tersebut.

“Total belanja pemerintah pusat dan daerah tahun 2025 itu Rp 5,76 triliun. Yang terealisasi Rp 5,64 triliun atau 97,89 persen,” ujar Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Parepare, Hendy Aji Anggoro, Jumat (27/2/2026).

Dari total itu, belanja pemerintah pusat memiliki pagu Rp 1,4 triliun dengan realisasi Rp 1,349 triliun atau 96,38 persen. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) jauh lebih besar: Rp 4,49 triliun dengan realisasi Rp 4,36 triliun atau 98,37 persen.

Bagi Enrekang—daerah agraris yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan—transfer pusat menjadi salah satu penopang utama pergerakan ekonomi daerah.

Belanja bantuan sosial mencatat realisasi 100 persen. Belanja pegawai 98 persen. Belanja barang 97 persen. Sedangkan belanja modal, yang biasanya terkait pembangunan fisik, terealisasi 88 persen.

Belanja modal inilah yang kerap disorot. Karena dari situlah pembangunan terlihat nyata—sarana publik, fasilitas pelayanan, hingga penguatan infrastruktur dasar.

Hendy mengakui ada sedikit penurunan performa dibanding 2024. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kebijakan pusat terkait Dana Desa yang tidak sepenuhnya dicairkan.

“Tahun ini agak terhambat. Ada Dana Desa yang tidak jadi dicairkan. Itu tentu berpengaruh pada realisasi TKD,” jelasnya.

Dana yang tidak terserap itu, lanjutnya, tidak hilang. Melainkan kembali ke kas negara sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Bagi Enrekang, setiap rupiah transfer pusat berarti. Karena di daerah dengan kontur geografis menantang, pembangunan membutuhkan dukungan fiskal yang stabil.

Serapan 97,89 persen mungkin hanya angka di atas kertas. Tapi bagi masyarakat Enrekang, itu berarti gaji yang terbayar, bantuan yang tersalurkan, dan pembangunan yang terus bergerak. (*)