PINRANG, Katasulsel.com — Pemerintah Kabupaten Pinrang mulai membuka arah besar pembangunan 2027.
Bukan sekadar agenda rutin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini berubah menjadi arena penegasan visi politik pembangunan di bawah kendali Bupati H. A. Irwan Hamid.
Digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Selasa (31/3), Musrenbang RKPD 2027 membawa satu tema besar:
pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.
Tema yang terdengar ideal. Tapi dalam bahasa politik, ini adalah grand narrative—narasi besar yang akan diuji di tahap paling krusial: implementasi.
Dari Aspirasi ke Agenda Politik
Musrenbang bukan sekadar forum teknokratis.
Ia adalah titik temu antara aspirasi publik dan kepentingan politik pembangunan daerah.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Abdul Rahman Mahmud, ditegaskan bahwa seluruh proses ini merupakan akumulasi dari usulan desa hingga kecamatan.
Artinya, pemerintah mencoba membangun legitimasi berbasis bottom-up planning.
Namun di titik ini, selalu ada pertanyaan klasik:
Seberapa besar aspirasi itu benar-benar bertahan hingga meja penganggaran?
Karena dalam praktiknya, banyak usulan masyarakat sering “tersaring” oleh realitas fiskal dan prioritas politik elit anggaran.
Arah Besar: Antara Strategi dan Realitas Anggaran
Bupati Irwan Hamid tidak bermain aman.
Ia langsung menegaskan lima fokus utama:
pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM, dan transformasi digital.
Ini bukan sekadar daftar program. Ini adalah framework kebijakan makro.
Masalahnya: semua itu membutuhkan satu hal yang sering menjadi bottleneck—kapasitas fiskal daerah.
Irwan sendiri mengakui hal tersebut. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan kemampuan anggaran.
Dalam bahasa politik anggaran, ini disebut:
trade-off kebijakan—memilih mana yang diprioritaskan, dan mana yang harus ditunda.
Delapan Prioritas, Sinyal Politik Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Pinrang juga menetapkan delapan prioritas pembangunan.
Mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga penguatan UMKM dan ekonomi digital.
Jika dibaca lebih dalam, ini bukan sekadar daftar teknis.
Ini adalah peta politik distribusi manfaat.
Infrastruktur = basis dukungan wilayah
Ketahanan pangan = menjaga stabilitas sosial
UMKM & digital = menarik segmen pemilih produktif
SDM & generasi muda = investasi politik jangka panjang
Dengan kata lain, RKPD 2027 tidak hanya bicara pembangunan—
Tapi juga strategi menjaga dan memperluas legitimasi kekuasaan.
Ujian Sesungguhnya: Implementasi
Bupati Irwan Hamid menyampaikan satu kalimat kunci:
bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi pada kesesuaian dengan pelaksanaan di lapangan.
Kalimat ini sederhana. Tapi sangat politis.
Karena di sinilah letak persoalan klasik pembangunan daerah:
gap antara dokumen dan realisasi.
Banyak rencana besar lahir di forum Musrenbang.
Namun tidak semuanya berakhir sebagai program nyata.
Di sinilah publik akan menguji:
apakah RKPD 2027 menjadi dokumen hidup—atau sekadar arsip perencanaan.
Sinergi atau Formalitas?
Irwan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
Ini penting. Karena tanpa koordinasi, program hanya akan menjadi fragmentasi kebijakan.
Namun lagi-lagi, tantangannya bukan pada konsep—melainkan pada eksekusi.
Apakah OPD mampu bergerak dalam satu irama?
Atau justru berjalan dengan agenda sektoral masing-masing?
Kesimpulan: Arah Sudah Jelas, Tantangan Baru Dimulai
Musrenbang RKPD 2027 telah menetapkan arah.
Visinya besar. Narasinya kuat. Prioritasnya jelas.
Namun dalam politik pembangunan, satu hal yang selalu menjadi pembeda adalah:
kemampuan mengeksekusi, bukan sekadar merencanakan.
Bupati Irwan Hamid kini berada pada fase krusial:
Bukan lagi merumuskan arah—
melainkan memastikan arah itu benar-benar sampai ke masyarakat.
Karena pada akhirnya, publik tidak memilih dokumen.
Mereka menilai hasil.
Dan di Pinrang, hasil itulah yang akan menjadi ukuran utama:
apakah pembangunan inklusif benar-benar terasa—atau hanya berhenti sebagai narasi. (*)
