Jakarta, Katasulsel.com – Dalam langkah strategis memperkuat fondasi fiskal daerah, Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga, bersama Wakil Bupati melakukan audiensi khusus dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Pertemuan yang berlangsung penuh substansi ini mengangkat dua hal pokok: konsolidasi pengelolaan keuangan daerah serta peluang tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran mendatang.
“Pertemuan ini kami manfaatkan untuk menyampaikan secara langsung situasi fiskal Enrekang serta menyerap masukan teknokratis dari Kemendagri, utamanya terkait arah pengelolaan keuangan yang sehat, akuntabel, dan pro pembangunan,” ujar Bupati Yusuf Ritangnga, usai pertemuan.
Menurut Bupati, dukungan dan arahan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah sangat krusial dalam memastikan setiap kebijakan fiskal daerah selaras dengan prinsip tata kelola yang transparan, efisien, serta berdampak langsung pada masyarakat.
Dirjen Bina Keuangan Daerah, dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya reformasi fiskal daerah, penguatan manajemen aset, serta percepatan belanja pembangunan. Poin ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menyusun strategi keuangan daerah yang responsif dan adaptif.
Lebih lanjut, pertemuan juga membahas kemungkinan penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung program prioritas daerah. Bupati menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah proposal teknis yang sesuai dengan klaster DAK tematik, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah.
“Insya Allah, dengan sinergi pusat-daerah yang terus kita bangun, kita bisa memperjuangkan tambahan alokasi DAK untuk Enrekang. Ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang daya dorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif,” ungkap Bupati.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen Pemkab Enrekang untuk tidak hanya bersandar pada alokasi fiskal rutin, tetapi proaktif mencari celah kebijakan yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebuah model pendekatan smart governance yang mulai diterapkan secara nyata.
Langkah diplomasi fiskal ini juga diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat dan akademisi di Enrekang. Dr. Andi Malik, M.Si., dosen ekonomi pembangunan asal Enrekang, menyebut audiensi ini sebagai simbol konsolidasi fiskal yang cerdas.
“Ini langkah elegan, karena selain membawa persoalan lokal ke level pusat, Pemda Enrekang juga menunjukkan kapasitas dialog dan perencanaan fiskal yang matang,” ujarnya.
Dengan agenda lanjutan yang akan menyusul, seperti sinkronisasi program lintas sektor dan penguatan basis data fiskal daerah, publik menaruh harapan besar pada arah baru pembangunan Enrekang. Bahwa dengan manajemen fiskal yang progresif, pembangunan bisa berjalan lebih cepat, merata, dan berbasis kebutuhan nyata rakyat. (edy)
Tinggalkan Balasan