Palangka Raya, katasulsel.com — DPRD Kota Palangka Raya mulai menyisir ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Fokus utama kebijakan ini adalah efisiensi belanja daerah dengan memangkas pos-pos yang dinilai kurang prioritas, seperti belanja makan minum hingga barang dan jasa.
Langkah ini dilakukan agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Palangka Raya, tanpa mengurangi pembangunan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan penyesuaian anggaran telah dilakukan bersama pemerintah kota di sejumlah sektor.
“Belanja-belanja itu kita banyak kurangi, termasuk makan minum dan belanja barang dan jasa. Yang masih bisa dipakai tetap digunakan, tapi ada juga yang kita tunda,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bukan hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi nasional hingga global.
“Ini bukan hanya di daerah kita, tapi juga kondisi dunia dan Indonesia. Jadi kita sama-sama melakukan efisiensi,” jelasnya.
Hatir menegaskan, efisiensi dilakukan agar anggaran lebih fokus pada kepentingan masyarakat.
“Belanja internal kita kurangi, tapi ada aksi nyata untuk masyarakat. Ke depan, anggaran lebih banyak untuk pembangunan yang dirasakan langsung,” katanya.
Ia memastikan, kebijakan ini tidak akan berdampak pada penurunan pembangunan daerah. Justru, pembangunan tetap berjalan dengan dorongan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembangunan tidak berkurang. Pendapatan daerah tetap kita dorong, tapi tidak membebani masyarakat bawah,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi kontribusi dari pelaku usaha menengah ke atas sebagai salah satu sumber PAD.
Menurutnya, dukungan dari kalangan pelaku usaha cukup positif. Bahkan, terdapat usulan kontribusi hingga 5 sampai 10 persen untuk mendukung pembangunan daerah.
Dengan strategi efisiensi ini, APBD Palangka Raya 2026 diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, berpihak pada masyarakat, dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan kota. (*)
