Palangka Raya, katasulsel.com – Sorotan terhadap program beasiswa daerah menguat. Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan bahwa bantuan pendidikan tidak boleh sekadar menjadi program rutin tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Ia meminta para penerima beasiswa dari pemerintah kota tidak hanya menikmati bantuan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab nyata: menyelesaikan studi tepat waktu.
“Beasiswa ini harus dimanfaatkan maksimal. Ada tanggung jawab untuk lulus tepat waktu,” tegasnya, Selasa.
Menurutnya, program beasiswa merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan komitmen penerima.
Khemal mengingatkan, pendekatan berbasis ekonomi saja tidak cukup. Seleksi penerima harus mulai bergeser ke model kombinasi—menggabungkan kebutuhan ekonomi dengan prestasi dan potensi akademik.
“Kalau hanya ekonomi, risikonya program tidak tepat sasaran. Harus ada nilai tambah dari sisi kualitas penerima,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem kontrol dalam program beasiswa. Salah satu yang diusulkan adalah kontrak atau perjanjian resmi antara pemerintah daerah dan penerima.
Kontrak ini dinilai krusial untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terikat pada target akademik yang jelas.
Selain itu, pengawasan menjadi titik lemah yang harus diperbaiki. Tanpa kontrol yang ketat, program berpotensi disalahgunakan atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM.
Secara analitis, kritik ini mencerminkan pergeseran paradigma: dari sekadar “bantuan sosial” menjadi “investasi SDM”. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki output terukur—lulusan berkualitas dan tepat waktu.
Khemal menegaskan, jika dikelola dengan baik, program beasiswa bukan hanya membantu individu, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang.
“Dengan pengawasan yang baik, beasiswa benar-benar memberi dampak bagi kualitas SDM,” pungkasnya.(*)
