Palangka Raya, katasulsel.com – Dalam sepekan terakhir, wajah distribusi bahan bakar minyak di ibu kota Kalimantan Tengah berubah drastis. Antrean panjang terlihat di sejumlah SPBU, terutama untuk jenis Dexlite yang dilaporkan kosong di beberapa titik.
Di lapangan, kondisi ini bukan sekadar angka. Sejak pagi, deretan kendaraan roda dua dan roda empat tampak mengular, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Beberapa SPBU bahkan memasang pemberitahuan bahwa stok Dexlite masih dalam proses pengiriman.
“Sudah hampir dua jam saya antre, tapi katanya Dexlite belum masuk. Mau pulang juga tanggung,” keluh Andi, salah satu pengendara yang ditemui di lokasi.
Keluhan serupa datang dari Rudi, sopir travel yang mengaku harus mengatur ulang jadwal perjalanannya akibat kelangkaan BBM.
“Kalau begini terus, kami yang kerja di jalan yang paling kena. Penumpang juga ikut komplain,” ujarnya.
Situasi ini memicu kegelisahan, meski pemerintah daerah menyatakan kondisi pasokan relatif aman.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekbang, Yuas Elko, mengakui adanya tekanan pada distribusi BBM. Menurutnya, lonjakan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama.
“Semua kendaraan butuh BBM, sementara stok di SPBU menurun. Bisa juga ada pengaruh global,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan dampak konflik internasional yang memengaruhi rantai pasok energi, sehingga distribusi ke daerah ikut terdampak.
Namun di sinilah persoalan mengemuka. Berdasarkan komunikasi dengan Pertamina, stok BBM di Kalimantan Tengah disebut dalam kondisi aman. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang menunjukkan antrean panjang dan kekosongan di sejumlah SPBU.
Perbedaan ini menimbulkan satu pertanyaan besar: apakah persoalannya pada pasokan, atau justru distribusi?
Yuas tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan di tingkat bawah. Ia menyinggung potensi SPBU yang tidak menyalurkan BBM sesuai sasaran, termasuk kemungkinan penjualan ke sektor yang tidak seharusnya.
“Makanya kami akan lihat, kalau ada SPBU yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Faktor lain yang ikut memperkeruh situasi adalah tingginya kebutuhan BBM untuk aktivitas non-transportasi, seperti penambangan tradisional. Konsumsi di sektor ini kerap tidak terdata secara akurat, sehingga membebani distribusi yang sudah terbatas.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Provinsi membuka opsi inspeksi mendadak guna memastikan kondisi riil di lapangan. Langkah ini dianggap penting untuk menjawab kesenjangan antara laporan resmi dan kenyataan di masyarakat.
Sementara itu, Agustiar Sabran mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Ia menilai kepanikan justru berpotensi memperparah kondisi dan membuka celah bagi praktik penimbunan.
Namun bagi warga di lapangan, persoalannya sederhana: BBM sulit didapat.
“Kalau dibilang aman, kenapa kami harus antre panjang begini? Yang kami lihat ya kenyataan di depan mata,” ujar seorang pengendara lain dengan nada kesal.
Pemerintah juga memberi sinyal tegas. Jika ditemukan pelanggaran, termasuk penimbunan atau penyalahgunaan distribusi, rekomendasi pencabutan izin SPBU bisa dikeluarkan.
Situasi di Palangka Raya saat ini menjadi potret klasik persoalan energi di daerah: antara klaim “aman” di atas kertas dan realitas antrean di lapangan.
Jika tidak segera diurai, masalah ini bukan hanya soal kelangkaan sesaat, tetapi bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM itu sendiri.(*)
