Penulis: Admin

Kategori
Berita

APBD Wajo Diaudit, Hibah Juga Kena Skrining

APBD Wajo Diaudit, Hibah Juga Kena Skrining

Wajo, katasulsel.com — Tak ada ruang gelap dalam pengelolaan duit rakyat.

Plt Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, Muhammad Ilyas, memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bakal diperiksa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tak terkecuali dana hibah.

Dikutip dari Celebesplusonline.com, Sabtu (15/3), Ilyas menegaskan, pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas.

Ini soal transparansi, soal akuntabilitas. APBD harus bersih dari permainan nakal. “Semua harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” cetusnya.

Kenapa dana hibah jadi sorotan? Karena duit ini mengalir ke berbagai organisasi dan lembaga di luar pemerintahan.

Risiko penyimpangan? Jelas ada! Makanya, kata Ilyas, pengelolaannya wajib tertib, sesuai regulasi. Jangan coba-coba akrobat anggaran.

Audit bakal jalan rutin. Siapa yang main curang, siap-siap berhadapan dengan aturan.

“Kalau ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, pasti ditindaklanjuti,” tegasnya. Tak ada kompromi.

Bagi penerima dana hibah, ini warning keras! Gunakan anggaran sesuai peruntukan, buat laporan lengkap, jangan asal serap.

Ilyas juga mengingatkan, ketidakpatuhan bisa berujung masalah hukum.
“Transparansi itu penting, jangan sampai bermasalah di kemudian hari,” pesannya.

Tapi kapan pemeriksaan dimulai? Nah, ini yang masih abu-abu. Pemda Wajo bakal atur prioritas. Efisiensi jadi pertimbangan utama.

Yang pasti, siapa pun yang bersentuhan dengan APBD, harus siap diperiksa.

APIP tak main-main. Pemerintah daerah ingin tata kelola keuangan makin akuntabel. Dana publik harus bersih, tak boleh ada yang bermain api. (*)

Kategori
HEADLINE

Misteri Den Harin, Pasukan Elit Setara 300 Prajurit Biasa

Jakarta, katasulsel.com — Keberadaan Detasemen Harimau Indonesia (Den Harin) di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), masih menjadi misteri.

Mayoritas kalangan meragukan eksistensinya, namun bisik-bisik soal pasukan super rahasia ini terus berhembus.

Den Harin bukan sembarang pasukan. Ia adalah wadah berkumpulnya prajurit terpilih dari berbagai matra TNI dan Polri.

Tidak semua bisa masuk. Seleksi brutal dilakukan untuk memastikan hanya yang terbaik yang bertahan.

Mereka yang lolos disebut memiliki ketangguhan setara dengan 300 prajurit biasa.

Den Harin ditugaskan untuk mengawal presiden secara rahasia dan menangani ancaman terorisme yang masuk ke Indonesia.

Tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka bekerja, namun satu hal yang jelas: mereka tidak bergerak seperti pasukan konvensional.

Den Harin diduga lahir di era awal kemerdekaan, sebagai respons terhadap rencana Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Jejaknya hampir tercium pada 1986, ketika Indonesia menghadapi situasi politik yang tak biasa.

Jenderal TNI Leobertus Benny Moerdhani disebut-sebut sebagai tokoh di balik pembentukannya, jauh sebelum ia menjabat Panglima TNI.

Tidak seperti pasukan lain, anggota Den Harin tidak selalu berambut cepak atau bertubuh tegap.

Mereka bisa saja berada di sebelahmu sekarang, tanpa terdeteksi.

Meski diklaim sudah bubar pada 1995, banyak pihak percaya Den Harin hanya berubah wujud. Bukan hilang, tapi beradaptasi.

Seorang purnawirawan menegaskan, hanya Tuhan dan Panglima Tertinggi yang tahu kebenarannya.

Sementara itu, seorang sumber terpandang di Jakarta menatap tajam dan berkata singkat, “Den Harin adalah sejarah… dan masa depan.”

Mungkin mereka ada. Mungkin mereka kembali. Atau mungkin mereka tidak pernah pergi. (*)

Kategori
HEADLINE Hiburan

“Si Anak Hilang” Pulang, Wakatobi Siap Kembali ke Panggung Dunia

Wakatobi, katasulsel.com — Wakatobi kembali jadi sorotan. Bukan soal keindahan lautnya, tapi rencana besar untuk mengembalikan kejayaannya.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, menggelar audiensi dengan pelaku industri pariwisata, UMKM/Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan pengusaha. Lokasinya strategis, Patuno Resort Wakatobi, Jumat (14/3/2025), setelah tarawih.

Suasana serius tapi cair. Hadir para petinggi dan pemangku kepentingan. Ada HIPMI, PHRI, penggiat seni, pelaku ekraf, komunitas kreatif, pengusaha rental, hingga tokoh masyarakat. Wakil Bupati dan Sekda Wakatobi pun ikut duduk manis mendengar paparan.

Hugua tak bertele-tele. Ia langsung menyoroti konektivitas yang selama ini jadi momok. Jalur penerbangan ke Wakatobi yang sempat terhenti, jadi prioritas. “Kami tak bisa biarkan Wakatobi terisolasi. Morowali, Kendari, hingga Wakatobi harus terkoneksi dengan baik. Wisatawan harus mudah masuk,” tegasnya.

Tak cuma soal penerbangan. Hugua juga bicara soal branding dan daya tarik wisata. Ada dua faktor kunci: faktor pendorong dan faktor ketertarikan. “Promosi kita harus masif. Tapi jangan lupakan keramahan, budaya, dan akses yang nyaman. Semua ini jadi daya tarik utama,” ujarnya.

Bersambung..

Kategori
Wajo

Klaim Hanya Maladministrasi, Marsose Kembali Berjuang di Wajo

Marsose

Wajo, katasulsel.com — Mantan ketua lembaga anti korupsi di Wajo, Marsose, kembali mengkritisi potensi penyalahgunaan keuangan negara dalam pemberian dana hibah oleh Pemkab Wajo.

Ia memperkirakan, ada puluhan instansi maupun korporasi yang telah menerima dana hibah dari Pemkab Wajo yang ia duga menyalahi prosedur dan berpotensi melakukan penyimpangan.

Ia juga mengingatkan penerima hibah dari 2022 hingga 2024 agar tidak terlalu cepat merasa aman meski sudah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Saya dengar banyak senang karena sudah melalui audit BPK. Jangan senang dulu. Itu bukan jaminan dana hibah bersih dari penyalahgunaan,” kata Marsose, Sabtu, 15 Maret 2025.

Marsose menegaskan, statusnya sebagai mantan narapidana yang kini melekat padanya, tidak akan menghalangi perjuangannya dalam mengungkap praktik korupsi di Wajo.

“Saya tetap pada prinsip saya. Saya dulu ditangkap bukan karena korupsi, tapi karena keterlambatan laporan pertanggungjawaban. Lebih ke maladministrasi, itu berbeda,” tegasnya.

Mengapa penerima dana hibah belum aman? Sebab, menurut Marsose, pemeriksaan BPK bukanlah penentu yang pasti, ada atau tidak adanya praktik penyimpangan dalam proses penerimaan dan penggunaan dana hibah.

Marsose mengingatkan, audit BPK itu bersifat sampling alias BPK hanya memeriksa sebagian data berdasarkan risiko tertentu. “Artinya, jika ada penyimpangan yang tidak terdeteksi dalam sampel yang diperiksa, maka bisa saja terjadi korupsi yang luput dari audit,” katanya.

Bersambung…

Kategori
Sidrap

Kuasa Hukum Andi Berru Ajukan Praperadilan, Kejari Sidrap Angkat Bicara

Herwandi Baharuddin., S.H., M.H

Sidrap, katasulsel.com – Langkah hukum diambil. Kuasa hukum terdakwa Andi Berru bin H. Pondali resmi mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap).

Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor Registrasi 3/Pid.Pra/2025/PN Sdr pada 14 Maret 2025.

Alasan pengajuan? Mereka menilai ada kejanggalan.

Menurut kuasa hukum Herwandy Baharuddin, SH, MH, status terdakwa yang disematkan pada Andi Berru dianggap tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mereka menuding ada pelanggaran hak-hak hukum kliennya.

“Kami melihat ada proses yang tidak sesuai. Penetapan sebagai terdakwa harus diuji keabsahannya. Maka, kami ajukan praperadilan,” ujar Herwandy, Jumat, 14 Maret 2025.

Mereka berharap pengadilan bersikap objektif. Prinsip keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan.

Respons Kejari Sidrap

Katasulsel.com mencoba mengonfirmasi kepada Kasipidum Kejari Sidrap. Hanya saja, yang bersangkutan sedang dalam perjalanan. Namun, Kasi Intelijen Kejari Sidrap, Muslimin Lagalung, S.H , buka suara.

“Praperadilan adalah hak setiap tersangka. Kami hormati itu,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa semua langkah hukum yang diambil pihaknya sudah sesuai aturan.

“Tindakan hukum yang kami lakukan sudah sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Kasus ini terus bergulir. Publik menunggu hasilnya. Apakah pengadilan akan mengabulkan praperadilan atau tetap pada keputusan awal? Waktu yang akan menjawab. (*)

Kategori
HEADLINE Wajo

Pernah Ditangkap, Marsose Balik Desak APH Wajo Periksa Penerima Hibah Lain

Marsose

Wajo, Katasulsel.com — Dulu pernah tersandung kasus korupsi, kini Marsose berbalik menantang. Mantan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) itu mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Wajo agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus dana hibah Pemkab Wajo.

Menurutnya, masih banyak penerima hibah yang seharusnya diperiksa. Bahkan, dia menyebut ada yang lebih parah dalam mengelola dana tersebut, tapi tetap melenggang tanpa tersentuh hukum.

“Saya sudah jalani hukuman, keluar dengan kepala tegak. Padahal, yang saya hadapi hanya soal administrasi. Sekarang, saya tantang APH periksa semua penerima hibah lainnya. Jangan ada yang kebal hukum,” kata Marsose, Jumat, 14 Maret 2025.

Marsose Pegang Data

Tak sekadar bicara, Marsose mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa mengungkap siapa saja penerima dana hibah dan bagaimana mereka mengelolanya.

Bersambung…

Kategori
Jakarta

Maino Dwi Hartono: Pasar Murah Redam Lonjakan Harga Ramadhan

Jakarta, katasulsel.com – Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi saat Ramadhan selalu jadi kekhawatiran. Tahun ini, pemerintah bergerak cepat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI bersama Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) turun tangan menggelar pasar murah.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas RI, Maino Dwi Hartono, S.TP., M.P, menegaskan bahwa langkah ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kami tidak ingin rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok saat bulan suci. Pasar murah ini adalah salah satu cara kami menjaga stabilitas harga dan daya beli,” ujar Maino di Jakarta, Jumat (14/3).

Bekasi menjadi salah satu titik utama pelaksanaan program ini. Ribuan warga berbondong-bondong datang, memborong minyak goreng, beras, gula, hingga daging dengan harga jauh lebih murah dibanding pasar umum.

Antrean panjang terlihat di berbagai lokasi. Warga merasa terbantu, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Bukan hanya soal harga murah, tetapi juga ketersediaan barang yang cukup di tengah permintaan tinggi.

Sekjen KITA, Camelia Panduwinata Lubis, turut mendampingi program ini. Ia menegaskan bahwa pasar murah bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk solidaritas dan keadilan sosial.

“Kami ingin memastikan semua orang bisa menikmati Ramadhan dengan layak. Ini bukan hanya tentang harga murah, tapi juga tanggung jawab sosial sesuai nilai Pancasila,” tegas Camelia.

Maino Dwi Hartono menambahkan bahwa Bapanas RI tidak hanya fokus pada pasar murah, tetapi juga memastikan distribusi pangan tetap lancar. Dengan stok yang terjaga, harga bisa dikendalikan.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bahan pokok tersedia dengan harga wajar. Tidak boleh ada spekulan yang mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Gerakan ini mendapat respons positif. Warga berharap program seperti ini terus berlanjut, bukan hanya saat Ramadhan, tetapi juga di momen-momen krusial lainnya.

Ramadhan kali ini lebih ringan bagi banyak keluarga. Dengan harga yang terkendali, ibadah pun bisa lebih tenang. Bapanas RI dan KITA telah membuktikan bahwa solusi nyata lebih berarti daripada sekadar wacana. (*)

Kategori
Parepare

KPKNL Parepare Lelang Rampasan Kejari Sidrap, Motor Honda Genio Cuma Rp2 Juta

Parepare, katasulsel.com — Punya duit Rp2 jutaan? Bisa bawa pulang motor Honda Genio! Barang rampasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap ini dilelang murah meriah. Kesempatan emas buat yang cari tunggangan irit.

Motor Honda Genio warna hitam ini masuk daftar lelang resmi. Hanya dengan nilai limit Rp2.000.000, siapa cepat, dia dapat. Jangan lupa, wajib setor uang jaminan Rp1.000.000 sebelum 17 Maret 2025. Sistemnya open bidding, jadi siap-siap bersaing!

Kejari Sidrap menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare untuk urusan teknis. Prosesnya serba transparan. Penawar tertinggi, langsung sah jadi pemilik baru.

Unit lelang ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Sidrap. Cek kondisi dulu sebelum ikut berebut. Soal legalitas? Tak perlu ragu, semua resmi.

Ingin info lebih lanjut? Hubungi Kejari Sidrap di (0421) 91069 atau KPKNL Parepare di (0421) 26678. Jangan sampai ketinggalan! 18 Maret 2025, pukul 10.00 WIB, penutupan penawaran. Siapkan strategi, rebut motornya. (*)

Kategori
Pinrang

PGRI Pinrang, Djasman Tanreso: Saatnya Revolusi

Drs. Djasman Tanreso, M.Si., M.Pd. Drs. Djasman Tanreso, M.Si., M.Pd.

Pinrang, katasulsel.com — Tidak terasa, roda organisasi PGRI Pinrang kembali berputar menuju pemilihan ketua baru. April 2025, konferensi penting ini bakal digelar.

Kini, nama-nama mulai mencuat, prediksi pun makin liar, dan suhu persaingan meningkat.

Drs. Darmin, M.Si., sang petahana, berpotensi kembali bertarung. Namun, sosok lain juga muncul sebagai penantang serius.

Salah satunya, Drs. Djasman Tanreso, M.Si., M.Pd.

Pria sederhana kelahiran 18 Agustus 1963 ini dikenal sebagai figur yang gigih membela hak guru di Bumi Lasinrang. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan SDM PGRI Pinrang.

“Saya maju bukan sekadar mencari posisi, tapi untuk memperjuangkan hak guru. Banyak hal yang harus dibenahi, termasuk regulasi yang harus dikawal di daerah,” tegas Djasman, Kamis (14/3/2025).

Ia menyoroti maraknya kasus guru yang terseret masalah hukum. Fenomena yang sering terjadi, guru dipersalahkan dalam perkara-perkara sepele. Djasman menilai, guru butuh perlindungan lebih.

“Pendampingan terhadap guru yang tersangkut masalah harus diperkuat. Jangan sampai ketakutan mengajar justru melemahkan dunia pendidikan,” ujarnya.

Bukan sekadar wacana, Djasman berencana mempererat kerja sama dengan aparat kepolisian. Saat ini, mekanisme koordinasi sudah ada, namun perlu optimalisasi hingga level terbawah.

Menurutnya, PGRI harus lebih berperan dalam menjaga integritas profesi guru.
“Kalau ada masalah, harusnya organisasi dulu yang menyelesaikan sebelum masuk ke ranah hukum,” katanya tegas.

Konferensi PGRI April nanti diprediksi bakal panas. Djasman menyoroti isu independensi organisasi.

Menurutnya, PGRI tidak boleh dikendalikan kepentingan politik lokal.
“Organisasi ini milik guru, bukan bagian dari birokrasi. Tidak perlu ada restu dari bupati dalam pemilihan ketua. Kalau masih ada intervensi, berarti kita belum lepas dari bayang-bayang Orde Baru,” serunya.

Djasman bukan orang baru dalam dunia organisasi.

Karirnya panjang, dari Sekretaris Umum AMPI (1994-2000) saat H.A. Irwan Hamid menjadi ketua, hingga Wakil Ketua KNPI (2002-2005).

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua PGRI Pinrang di era H. Marhabang, serta aktif di berbagai struktur organisasi pendidikan lainnya.

Visi dan misinya jelas. Ia ingin membangun PGRI sebagai organisasi perjuangan yang mandiri dan non-partisan.

PGRI harus adaptif, responsif, dan mampu memperjuangkan kesejahteraan guru tanpa intervensi politik.

“Saatnya PGRI kembali ke khitah perjuangan!” tutupnya lantang.

April mendatang, semua akan terjawab.

Apakah PGRI Pinrang akan tetap berada di jalur lama, ataukah ada perubahan besar? Semua tergantung pada suara para guru di Bumi Lasinrang.(Hamka)

Kategori
Wajo

Kejari Wajo Akhirnya Angkat Suara, Sebut Kasus Murbei Kini Naik ke Penyidikan

Kejari Wajo

Wajo, katasulsel.com – Perkembangan terbaru terkait dugaan penyimpangan dalam program Murbei di Kabupaten Wajo, memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo akhirnya angkat suara setelah kasus ini ramai diberitakan media online. Kejari setempat mengklaim kasus ini sudah resmi naik ke tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Andi Usama Harun, melalui Kepala Seksi Intelijen A. Saifullah menegaskan, pihaknya telah menemukan indikasi kuat adanya dugaan tindak pidana.

“Kasus Murbei ini sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Artinya, sudah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya,” ungkapnya, Kamis (13/3).

Saat ini, tim penyidik tengah mendalami berbagai bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Kami masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan dokumen penting untuk menguatkan alat bukti yang ada,” jelasnya.

Saat ditanya siapa saja tersangkanya? Saifullah menyampaikan jika penetapan tersangka dalam kasus ini masih menunggu hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami pastikan proses hukum akan berjalan secara profesional dan sesuai prosedur. Semua pihak yang terlibat akan kami panggil jika dibutuhkan,” tegas Saifullah.

Program Murbei yang dikelola oleh kelompok tani ini sebelumnya menjadi sorotan karena diduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. Dugaan ini berpotensi merugikan keuangan negara. (sul/oce)

Kategori
Berita

AKP Supiadi: Jangan Ragu Mudik Lewat Sidrap, Ada Apa-apa Pencet 110

AKP Supiadi S.Sos

Sidrap, katasulsel.com — Mudik bukan sekadar perjalanan pulang. Ini ritual tahunan, ajang reuni emosional yang membelah lautan rindu.

Tapi di balik euforia, ancaman selalu mengintai—macet menggila, kendaraan mogok, hingga tindak kriminal yang bisa merusak momen bahagia.

Polri, khususnya di Polres Sidrap, Sulawesi Selatan, tak mau tinggal diam.
Melalui program “Presisi Mudik Aman, Keluarga Nyaman”, jalur pulang kampung tahun ini dijanjikan lebih tertib dan terkendali.

Salah satu solusinya? Hotline Mudik Polri 110—nomor darurat yang bisa diakses 24 jam untuk segala bentuk keluhan selama perjalanan.

Kasi Humas Polres Sidrap, AKP Supiadi Ummareng, menegaskan bahwa layanan ini bukan sekadar nomor pajangan.

Hotline 110 siap menjadi jalur cepat bagi pemudik yang terjebak dalam situasi darurat.

“Kalau ada kendala, baik itu kecelakaan, gangguan keamanan, atau masalah lainnya, segera hubungi 110. Kami standby kapan pun dibutuhkan,” tegasnya, Kamis, 13 Maret 2025.

Tak hanya itu, Polres Sidrap juga menyiapkan pos-pos pengamanan di titik-titik strategis—rest area, terminal, hingga jalur rawan kecelakaan.

Ini bukan sekadar menara pengawas, melainkan benteng perlindungan bagi para pemudik yang membutuhkan bantuan langsung.

Mudik bukan adu nyali di jalanan. AKP Supiadi mengingatkan agar para pemudik tetap waspada dan tidak gegabah selama perjalanan.

“Cek kendaraan sebelum berangkat, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan ragu menghubungi petugas jika ada masalah. Ingat, yang dinanti di rumah adalah senyum, bukan berita duka,” pesannya.

Dengan program Presisi Mudik Aman, Keluarga Nyaman serta keberadaan Hotline 110, harapannya, perjalanan pulang kampung kali ini bukan sekadar selamat sampai tujuan, tapi juga penuh kenyamanan.

Karena mudik yang ideal bukan hanya tentang kembali ke rumah, tapi juga pulang dengan hati yang tenang.(*)

Kategori
Kampusiana Pendidikan Sidrap

Mahasiswa FISIP Torehkan 23 Hak Cipta dari Program Magang Bertema Excellent Service

Mahasiswa FISIP Torehkan 23 Hak Cipta dari Program Magang Bertema Excellent Service

Sidrap, Katasulsel.com — Program magang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sukses melahirkan 23 Hak Cipta (HaKI) dengan tema “Mewujudkan Excellent Service dalam Pelayanan Publik melalui Inovasi Governansi Digital.”

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si., mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan bahwa ini adalah bukti nyata kreativitas mahasiswa dalam menghadirkan solusi inovatif bagi pelayanan publik.

“Capaian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP tidak hanya menjalani magang sebagai formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi dengan gagasan-gagasan segar yang dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan digital,” ujarnya.

Menurutnya, inovasi dalam governansi digital adalah kebutuhan mutlak di era saat ini, terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

HaKI yang dihasilkan mahasiswa bisa menjadi referensi penting bagi pemerintah maupun institusi lainnya dalam pengembangan layanan berbasis digital.

Ia juga berharap prestasi ini dapat menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lain agar terus menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)

Kategori
Kampusiana Pendidikan Sidrap

FISIP UMS Rappang Sidrap Reformulasi Perkuliahan, Cumlaude Wajib Publikasi

apat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Kamis (13/3/2025), menghadirkan sederet keputusan strategis.

Sidrap, katasulsel.com — Rapat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Kamis (13/3/2025), menghadirkan sederet keputusan strategis.

Dipimpin langsung oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik, dr. Erfina S.Sos., M.Si., rapat ini mengubah beberapa pola akademik semester genap tahun akademik 2024/2025.

Seperti air di daun talas, kebijakan akademik harus fleksibel menyesuaikan zaman.

Kampus merespons tantangan dengan merombak beberapa aturan perkuliahan. Hasilnya? Lima poin utama yang wajib dicatat mahasiswa dan dosen;

  1. Mahasiswa Semester 6 Kuliah Online
    Semester ini, mahasiswa semester 6 akan menikmati kuliah daring. Kemudahan atau tantangan? Itu tergantung sudut pandang.

Kuliah online memberikan fleksibilitas, tapi juga menuntut kedisiplinan lebih tinggi. Tidak ada lagi alasan ‘terjebak macet’ atau ‘hujan deras’.

  1. Minimal 5 Kali Tatap Muka Sebelum Ujian Tengah Semester
    Dosen tak bisa lagi sekadar ‘asal hadir’.

Minimal lima kali pertemuan wajib sebelum Mid Test. Kampus ingin memastikan mahasiswa benar-benar mendapatkan esensi dari perkuliahan, bukan sekadar mengumpulkan slide materi.

  1. Lulus Cumlaude? Publikasi Jurnal Jadi Syarat Wajib!
    Jangan harap bisa menyandang gelar ‘cumlaude’ tanpa publikasi jurnal. Minimal harus terbit di jurnal SINTA 4.

Tidak hanya itu, mahasiswa jalur non-skripsi pun harus mempublikasikan hasil studinya. Inilah standar baru yang ingin menjadikan lulusan lebih kompetitif di dunia akademik dan profesional.

  1. Semester Pendek Dimulai Setelah Ujian Final
    Bagi mahasiswa yang ingin mempercepat kelulusan atau memperbaiki nilai, semester pendek akan dibuka usai final semester genap.

Ini jadi kesempatan emas, tetapi juga bisa menjadi ‘jalan ninja’ bagi mereka yang tak ingin berlama-lama di bangku kuliah.

  1. SK Pembagian Kelompok Penelitian Dosen
    Agar penelitian dosen lebih terstruktur, kampus akan menerbitkan SK pembagian kelompok penelitian.

Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas riset dan memperkuat kolaborasi akademik.

Keputusan-keputusan ini ibarat angin segar sekaligus tantangan bagi mahasiswa dan dosen. Adaptasi jadi kunci. Siap atau tidak, perubahan sudah di depan mata. (*)

Kategori
Sidrap

PLN Bikin Petani Sidrap Makin Cerdas, Hemat Biaya hingga 63%

Listrik masuk sawah di Sidrap

Sidrap, katasulsel.com — Matahari bersinar terik di hamparan sawah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Tapi kali ini, para petani tak lagi mengeluh soal biaya operasional yang membengkak. Sebuah revolusi diam-diam terjadi.

PT PLN (Persero) lewat program Electrifying Agriculture (EA) menghadirkan listrik hijau yang tak hanya menerangi, tapi juga meringankan beban kantong petani hingga 63 persen.

PLH General Manager PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, Edyansyah, menegaskan program EA bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah upaya PLN menghubungkan teknologi listrik dengan sektor agrikultur, perkebunan, hingga perikanan. Tujuannya? Ketahanan pangan nasional yang lebih kokoh.

“Kami ingin lebih dari sekadar menerangi. Kami ingin menggerakkan ekonomi rakyat. Petani, peternak, hingga nelayan bisa lebih produktif dengan listrik PLN,” ujar Edyansyah.

Dulu, petani seperti Suyuti, warga Kelurahan Baranti, harus mengandalkan tabung gas untuk mengairi sawahnya.

Sebulan 90 tabung gas tiga kilogram habis untuk sekadar memastikan sawahnya tetap bernapas. Biaya? Tak tanggung-tanggung, Rp2,4 juta per bulan.

Namun, sejak beralih ke listrik PLN dengan daya 3.500 VA, situasi berubah drastis. Kini, dengan sistem pompanisasi listrik, pengairan bisa menjangkau hingga lima hektare sawah, sementara biaya bulanan turun drastis jadi Rp950 ribu saja.

Bersambung..

Kategori
HEADLINE

Journey AKBP Erwin Syah, Kapolres Sidrap dan Bone, Kini Dipercaya Wadirlantas Polda Sulsel

AKBP Erwin Syah, S.I.K., M.H
AKBP Erwin Syah, S.I.K., M.H

Makassar, katasulsel.com — AKBP Erwin Syah, S.I.K., S.H., M.H., lahir di Simae, Baranti, Kabupaten Sidrap, pada 26 September 1978.

Sebagai putra asli Sidrap, perjalanan kariernya dalam kepolisian mencerminkan dedikasi dan komitmen yang kuat.

Setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 2004, Erwin memulai kariernya sebagai Danton Dalmas di Polda Jawa Timur pada tahun 2005.

Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Pamin Bag Reskrim Polwil Besuki.

Pada tahun 2011, ia dipercaya sebagai Kapolsek Kelapanunggal Polres Bogor, diikuti dengan posisi Kasat Lantas Polres Bogor Kota pada tahun 2012, dan Kasat Lantas Polres Cirebon pada tahun 2013.

Pada tahun 2015, Erwin menjabat sebagai Kapolsek Bandung Kidul Polrestabes Bandung.

Kemudian, pada tahun 2016, ia menduduki jabatan Kasi STNK Subditregident Ditlantas Polda Jawa Barat, sebelum akhirnya menjadi Wakapolres Sumedang pada tahun 2019.

Pada tahun 2022, Erwin kembali ke kampung halamannya dan menjabat sebagai Kapolres Sidrap.

Sebagai putra daerah, ia merasa terhormat dapat mengabdi di tanah kelahirannya.

Ini benar-benar sejarah, pertama kali putra daerah menjabat sebagai Kapolres di Sidrap.

Setelah menjabat sebagai Kapolres Sidrap, Erwin kemudian dipercaya untuk memimpin Polres Bone.

Pada Maret 2025, ia dimutasi ke posisi Wadirlantas Polda Sulawesi Selatan.

Perjalanan karier AKBP Erwin Syah menunjukkan dedikasinya dalam berbagai posisi strategis di kepolisian, mulai dari tingkat polsek hingga jabatan penting di polda. (*)

Kategori
Maros

Kasus Sopir Truk Pukul Honorer Damkar di Maros Pilih RJ, Hati Plong

Makassar, katasulsel.com – Ketegangan di jalan berujung pemukulan, namun akhirnya berakhir damai. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, resmi menyetujui permohonan Restoratif Justice (RJ) atas kasus penganiayaan yang melibatkan sopir truk trailer, Rudi Ibrahim (46), terhadap honorer Damkar Maros, AS (31).

Ekspose perkara RJ ini digelar di Kejati Sulsel, Rabu (12/3/2025), dihadiri langsung oleh Kajati Sulsel Agus Salim, didampingi jajarannya, serta diikuti secara virtual oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba, Marwan Arifin, bersama timnya.

Peristiwa bermula pada Senin, 27 Januari 2025. Kala itu, korban AS baru saja pulang dari tugas memadamkan kebakaran dan hendak kembali ke Markas Damkar Maros. Di jalan, ia berpapasan dengan truk trailer milik tersangka Rudi.

Maksud hati mendahului, AS membunyikan rem angin (jembret) untuk memberi tanda. Namun, tersangka Rudi tak memberi jalan, malah membalas dengan suara rem anginnya sendiri. Aksi saling balas ini berlanjut hingga AS memepet truk Rudi sambil melakukan pengereman.

Merasa tersinggung, Rudi tak tinggal diam. Ia membuntuti AS hingga ke depan Markas Damkar Maros. Begitu turun dari kendaraannya, tanpa banyak bicara, Rudi langsung melayangkan pukulan ke wajah AS, mengenai hidung dan mulut hingga berdarah. Teman-teman AS segera melerai, sementara Rudi langsung tancap gas meninggalkan lokasi.

Kasus ini akhirnya berujung pada permohonan RJ yang diajukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba. Beberapa alasan mendukung keputusan ini:

✅ Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis).
✅ Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman di bawah lima tahun.
✅ Korban dan tersangka telah berdamai, korban telah memaafkan.
✅ Luka korban sudah sembuh dan tidak meninggalkan bekas.
✅ Masyarakat merespons positif upaya damai ini.

Setelah mempertimbangkan syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, Kajati Sulsel Agus Salim pun menyetujui permohonan RJ ini.

“Kita sudah melihat testimoni korban, tersangka, dan keluarga. Telah memenuhi ketentuan Perja 15, korban sudah memaafkan tersangka. Atas nama pimpinan, kami menyetujui permohonan RJ yang diajukan,” tegas Agus Salim.

Bebas dengan Catatan: Zero Transaksional!

Setelah RJ disetujui, Kajati Sulsel meminta jajaran Cabjari Camba untuk segera menyelesaikan administrasi perkara dan membebaskan tersangka.

“Saya berharap penyelesaian perkara ini benar-benar bersih. Zero transaksional. Ini demi menjaga kepercayaan pimpinan dan publik,” pesan Agus Salim.

Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana keadilan restoratif mampu menjadi solusi dalam perkara yang masih bisa diselesaikan dengan musyawarah dan perdamaian. Dari jalan raya yang panas, akhirnya kasus ini mendingin di meja damai. (*)

Kategori
Makassar

Kapolres Bergeser di Sulsel, Mulai dari Polres Pelabuhan Makassar, Bulukumba, Bone, Toraja Utara, Pinrang, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Tana Toraja, Pangkep, Palopo dan Pinrang

Jakarta, katasulsel.com — Jakarta kembali jadi panggung besar pergeseran petinggi Polri. Kali ini, mutasi besar-besaran terjadi di jajaran Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Kursi panas Kapolda Sulawesi Selatan pun ikut bergoyang.

Irjen Pol Yudhiawan, yang sebelumnya memegang kendali Polda Sulsel, kini dipindahkan ke Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di Kementerian Kesehatan. Posisi strategis ini kini ditempati oleh Irjen Pol Rusdi Hartono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.

Tak hanya di level Kapolda, mutasi juga merambah hingga ke Kapolres jajaran. Beberapa wajah baru kini bakal memimpin berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.

Pergantian sejumlah Kapolres menjadi salah satu sorotan dalam mutasi kali ini. Berikut beberapa perubahan penting:

🔹 Kapolres Bone: AKBP Erwin Syah kini menjabat sebagai Wadirlantas Polda Sulsel, digantikan oleh AKBP Sugeng Setyo Budhi, eks-Kapolres Bolaang Mongondow Timur, Sulut.
🔹 Kapolres Bulukumba: AKBP Erma Suryono naik jabatan sebagai Wakapolrestabes Makassar, posisinya kini diisi AKBP Restu Wijayanto, eks-Kapolres Pelabuhan Makassar.
🔹 Kapolres Pelabuhan Makassar: AKBP Rise Sandiyantanti kini mengisi jabatan ini, sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel.
🔹 Kapolres Toraja Utara: AKBP Zulanda bergeser ke Kabagdalpers Ro SDM Polda Sulsel, dan digantikan oleh AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono dari Kakorlantas Mabes Polri.
🔹 Kapolres Pangkep: AKBP Ari Kartika Bakti kini menjabat Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri, digantikan AKBP Muhammad Husni Ramli yang sebelumnya Kapolres Luwu Utara.
🔹 Kapolres Luwu Utara: AKBP Nugraha Pamungkas kini mengambil alih jabatan ini, sebelumnya bertugas di Bareskrim Polri.
🔹 Kapolres Gowa: AKBP Reonald T.S Simanjuntak kini bertugas sebagai Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Metro Jaya, digantikan oleh AKBP Muh. Aldy Sulaiman.
🔹 Kapolres Takalar: AKBP Gotam Hidayat kini menjabat Wadir Intelkam Polda Jabar, dan digantikan oleh AKBP Supriadi Rahman.
🔹 Kapolres Palopo: AKBP Syafii Nafsikin bergeser ke Kasubbid Provos Polda Metro Jaya, posisinya kini diisi AKBP Dedi Surya Dharma, eks-Kapolres Enrekang.
🔹 Kapolres Enrekang: Kini dijabat oleh AKBP Hari Budiyanto yang sebelumnya bertugas di Bareskrim Polri.
🔹 Kapolres Pinrang: AKBP Andiko Wicaksono kini menjabat di Divhubinter Polri, posisinya digantikan oleh AKBP Edy Sabhara Mangga Barani.
🔹 Kapolres Tana Toraja: AKBP Malpa Malacoppo kini menjabat sebagai Wadir Intelkam Polda Sulsel, dan digantikan oleh AKBP Budi Hermawan.

Dinamika Baru di Kepolisian Sulsel
Mutasi ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penyesuaian strategi di tubuh Polri. Perubahan ini tentu membawa dinamika baru, baik dalam struktur kepemimpinan maupun dalam pola kerja kepolisian di daerah.

Dengan wajah-wajah baru di berbagai posisi strategis, bagaimana gebrakan mereka ke depan? Waktu yang akan menjawab.(*)

Kategori
HEADLINE

Anak Mantan Wakapolri Jabat Kapolres Pinrang di Sulawesi Selatan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Pinrang, katasulsel.com – Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Kapolres Pinrang, AKBP Andiko Wicaksono S.I.K, resmi dimutasi ke Mabes Polri. Keputusan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP./2025 yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

Dalam mutasi ini, AKBP Andiko diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagbeklat Bagdamkeman Romisinter Divhubinter Polri, yang menangani hubungan internasional kepolisian.

Posisi Kapolres Pinrang kini dipercayakan kepada AKBP Edy Sabhara Mangga Barani S.I.K, sosok yang tak asing di dunia kepolisian. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sulsel, dan dikenal sebagai perwira senior di bidang reserse.

Menariknya, AKBP Edy Sabhara bukan nama sembarangan. Ia adalah putra dari mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Jusuf Manggabarani. Latar belakangnya yang kuat di dunia kepolisian membuat banyak pihak menaruh harapan tinggi terhadap kepemimpinannya di Pinrang.

Dengan pengalaman panjang di bidang reserse, AKBP Edy Sabhara diharapkan bisa membawa penegakan hukum yang lebih tajam dan presisi di wilayah hukum Polres Pinrang. Masyarakat kini menanti gebrakan Kapolres baru ini. Akankah ada perubahan signifikan? Waktu yang akan menjawab.

Kategori
Nasional

200 Ton Biji Kakao Diperiksa Karantina Kepri: Dipastikan Bebas OPTK

200 Ton Biji Kakao Diperiksa Karantina Kepri: Dipastikan Bebas OPTK

Batam, katasulsel.com – Karantina Kepulauan Riau (Kepri) memastikan 200 ton biji kakao asal Pantai Gading bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Komoditas ini diperiksa ketat sebelum masuk lebih jauh ke rantai produksi dalam negeri.

Pemeriksaan dilakukan melalui Pos Pelayanan Pelabuhan Batu Ampar dengan sistem digital Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust). Proses ini mencakup verifikasi dokumen, pengecekan administratif, dan uji kesehatan laboratorium.

Hasilnya? Aman!

Petugas karantina mengambil sampel langsung dari kontainer dan mengujinya di laboratorium. Hasilnya bersih! Tak ditemukan tanda-tanda kehadiran Distantiella theobromae atau Phytophthora citrophthora, dua hama yang dapat merusak produksi kakao secara masif.

“Kami memastikan biji kakao ini bebas dari OPTK yang dapat mengancam pertanian lokal,” ujar Wasis Prihartono, PJ Satuan Pelayanan Bandara Hang Nadim, Kamis (13/3/2025).

Distantiella theobromae sendiri dikenal sebagai momok bagi industri cokelat. Serangga ini bisa menyebabkan cacat fisik pada biji, menurunkan kualitas buah, hingga mematikan tanaman kakao. Indonesia sebagai produsen cokelat terbesar di dunia tentu tak ingin hama ini masuk dan mengancam produksi nasional.

Proteksi Ketat Karantina Kepri

Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap semua media pembawa OPTK yang masuk ke Indonesia.

“Dengan tenaga ahli dan laboratorium yang mumpuni, Karantina Kepri siap menjaga pertanian lokal dari ancaman hama berbahaya,” tegasnya.

Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas. Ini soal menjaga kualitas dan keberlanjutan industri kakao dalam negeri. Satu celah bisa berakibat fatal!

Kategori
HEADLINE Makassar

Polri Rombak Besar-Besaran, Kapolda Sulsel dan Kapolres Bone Terimbas

Polri Rombak Besar-Besaran, Kapolda Sulsel dan Kapolres Bone Terimbas

Jakarta, katasulsel.com – Mesin birokrasi Polri kembali dipanaskan. Sebanyak 1.255 personel dirombak dalam gerbong mutasi besar-besaran. 10 Kapolda diganti, 10 Polwan naik tahta sebagai Kapolres.

Mutasi ini seperti gelombang pasang yang menyapu posisi lama, membawa wajah-wajah baru ke jabatan strategis. Enam surat telegram berisi daftar panjang rotasi diterbitkan pada 12 Maret 2025, menandai babak baru dalam struktur kepemimpinan Korps Bhayangkara.

Kapolda Berganti, Polwan Melesat

Dari ratusan perwira yang dimutasi, 10 Kapolda resmi berganti. Nama-nama besar masuk dalam daftar, seperti Irjen Pol Rusdi Hartono yang kini menakhodai Polda Sulsel dan Irjen Pol Nanang Avianto yang menduduki Kapolda Jatim.

Tak kalah menarik, 57 Polwan naik pangkat, 10 di antaranya kini memegang komando sebagai Kapolres. Perempuan-perempuan tangguh ini membuktikan bahwa “polisi wanita” bukan sekadar embel-embel.

Nama-nama seperti AKBP Kadek Citra Dewi (Kapolres Jembrana, Bali) dan AKBP Heti Patmawati (Kapolres Lampung Timur, Lampung) kini masuk dalam jajaran pemimpin di garda terdepan keamanan daerah. Lalu, untuk lingkup Polda Sulsel, ada nama AKBP Erwin Syah-Kapolres Bone yang ikut dimutasi.

“Ini bukti bahwa Polwan semakin berperan strategis dalam kepemimpinan di Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (13/3/2025).

Strategi atau Penyegaran?

Mutasi di tubuh Polri memang bukan barang baru. Tapi, skala sebesar ini tentu bukan sekadar “penyegaran” biasa. Ada strategi, ada peta kekuatan yang sedang diatur ulang.

Beberapa jabatan kunci di Mabes Polri juga bergeser. Irjen Pol Anwar kini menjabat sebagai Asisten SDM Kapolri, sementara Irjen Pol Suwondo Nainggolan dipercaya mengendalikan logistik.

“Polri harus tetap solid menghadapi tantangan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar lebih profesional,” tegas Sandi.

Dinamika Polri, Dinamika Keamanan

Di balik mutasi, ada pesan tersirat: Polri tengah bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Tahun politik, dinamika keamanan, hingga tuntutan profesionalisme menjadi faktor yang tak bisa diabaikan.

Kini, bola ada di tangan mereka yang baru dilantik. Akankah wajah-wajah baru ini membawa perubahan? Atau hanya sekadar pergantian seragam tanpa gebrakan?

Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, mutasi ini menandakan satu hal: Polri terus bergerak, dan mereka yang tak siap berubah akan tertinggal. (*)