Jakarta, katasulsel.com – Urusan pajak yang semula diharapkan selesai melalui bantuan pihak lain justru berubah menjadi persoalan hukum serius bagi Camellia Panduwinata Lubis.

Merasa dirugikan setelah mempercayakan pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan, artis Camellia akhirnya membawa persoalan tersebut ke ranah kepolisian.

Ia resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang ke SPKT Polda Metro Jaya, Selasa (17/11/2026).

Nilai uang yang dipersoalkan mencapai Rp220 juta.

Namun, persoalan yang dihadapi Camellia disebut jauh lebih besar.

Ia mengaku kini harus berhadapan dengan tagihan pajak sekitar Rp4 miliar, bahkan rekening pribadinya disebut telah mengalami pemblokiran.

Laporan tersebut berkaitan dengan pengurusan kewajiban perpajakan PT Mitra Trading Sinergi, termasuk rencana penyelesaian kewajiban pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Camellia mengaku menyerahkan uang secara bertahap melalui rekening Bank BCA atas nama Budi Arifin untuk keperluan pengurusan tersebut.

Namun, hasil yang diharapkan tak kunjung terwujud sebagaimana kesanggupan yang sebelumnya disampaikan kepadanya.

Peristiwa yang dilaporkan itu disebut berkaitan dengan kejadian pada 28 Januari 2019 di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

Bagi Camellia, persoalan ini bukan hanya urusan administrasi perpajakan. Ada kepercayaan yang menurutnya telah diberikan, dana yang telah diserahkan, serta konsekuensi finansial yang kini harus dihadapi.

Ia mengaku awalnya percaya karena pihak yang bersangkutan menyatakan sanggup membantu menyelesaikan persoalan pajak perusahaan, termasuk pengurusan penutupan kewajiban perpajakan.

Akan tetapi, menurut pengakuannya, janji tersebut tidak berujung pada penyelesaian yang diharapkan.

“Saya sangat kecewa. Awalnya mereka menyampaikan sanggup membantu menyelesaikan persoalan pajak perusahaan. Karena percaya dengan apa yang disampaikan, saya menyerahkan uang untuk pengurusan tersebut. Tetapi kenyataannya, persoalan ini justru semakin berat. Saya malah menghadapi tagihan pajak hingga sekitar Rp4 miliar. Ini bukan persoalan kecil bagi saya,” ungkap Camellia.

Ia menegaskan, langkah pelaporan ke kepolisian ditempuh untuk memperoleh kejelasan mengenai rangkaian peristiwa tersebut dan pihak yang harus bertanggung jawab.

“Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang ada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, saya berharap harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai orang yang sudah percaya dan menyerahkan uang justru harus menanggung seluruh akibatnya sendiri,” tegasnya.

Dalam menempuh jalur hukum, Camellia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Pius Situmorang, S.H., Roberto Manurung, S.H., dan Bernardus Tomo, S.H., M.H.

Tim kuasa hukum meminta Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

Menurut mereka, penyidik perlu membedah konstruksi perkara secara menyeluruh. Tidak cukup hanya melihat adanya penyerahan uang, tetapi juga perlu menelusuri tujuan transaksi, komunikasi antara para pihak, realisasi pekerjaan, hingga dampak yang kemudian dialami pelapor.

“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap laporan ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan, penyerahan dana, dan dugaan kerugian dalam jumlah besar dibiarkan tanpa kepastian hukum. Kami meminta agar seluruh pihak terkait diperiksa, aliran dana ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas tim kuasa hukum.

Ada sejumlah aspek yang dinilai penting untuk didalami penyidik.

Pertama, bagaimana penggunaan dana Rp220 juta yang telah diserahkan. Kedua, sejauh mana realisasi kesanggupan pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan. Ketiga, bagaimana hubungan antara proses pengurusan tersebut dengan munculnya tagihan pajak sekitar Rp4 miliar dan pemblokiran rekening pribadi Camellia.

Pendalaman terhadap dokumen perpajakan, bukti transfer, komunikasi para pihak, serta keterangan pihak-pihak terkait dinilai penting untuk membangun gambaran perkara secara utuh.

Camellia berharap laporannya tidak berhenti pada tahap penerimaan administrasi di kepolisian.

Ia menginginkan adanya pemeriksaan yang dapat menjelaskan duduk persoalan, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas dana yang telah diserahkan dan bagaimana persoalan perpajakan perusahaan tersebut berkembang.

“Saya sudah cukup dirugikan. Sekarang saya berharap hukum yang berbicara. Saya ingin ada keadilan dan kepastian hukum atas persoalan ini,” tutupnya.

Laporan tersebut kini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji keterangan pelapor, memeriksa bukti-bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan.

Perlu ditegaskan, laporan polisi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Dugaan penipuan dan/atau perbuatan curang dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)