Jakarta, katasulsel.com – Kepercayaan yang berujung kekecewaan. Itulah yang kini dirasakan Camellia Panduwinata Lubis setelah urusan pengelolaan pajak PT Mitra Trading Sinergi yang dipercayakan kepada pihak lain justru menyisakan persoalan serius.

Alih-alih mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang dijanjikan, Camellia mengaku harus menghadapi persoalan yang semakin pelik. Uang sebesar Rp220 juta telah diserahkan secara bertahap, tetapi kewajiban perpajakan perusahaan tak kunjung tuntas. Bahkan, ia mengaku kini menghadapi tagihan pajak sekitar Rp4 miliar dan pemblokiran rekening pribadi.

Kekecewaan itu akhirnya mendorong Camellia mengambil langkah hukum. Pada Selasa (17/11/2026), ia resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang ke SPKT Polda Metro Jaya.

Bagi Camellia, persoalan ini bukan semata-mata tentang uang yang telah dikeluarkan. Ia merasa kepercayaan yang diberikan untuk menyelesaikan urusan perusahaan justru berujung pada beban yang semakin besar.

“Saya sangat kecewa. Awalnya mereka menyampaikan sanggup membantu menyelesaikan persoalan pajak perusahaan. Karena percaya dengan apa yang disampaikan, saya menyerahkan uang untuk pengurusan tersebut. Tetapi kenyataannya, persoalan ini justru semakin berat. Saya malah menghadapi tagihan pajak hingga sekitar Rp4 miliar. Ini bukan persoalan kecil bagi saya,” ungkap Camellia.

Persoalan tersebut bermula dari pengurusan kewajiban perpajakan PT Mitra Trading Sinergi, termasuk rencana penyelesaian kewajiban pajak dan penghapusan NPWP perusahaan.

Berdasarkan uraian dalam laporan, Camellia mengaku telah menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp220 juta melalui rekening Bank BCA atas nama Budi Arifin.

Namun, menurut pengakuannya, hasil pengurusan tidak sesuai dengan kesanggupan yang sebelumnya disampaikan.

Persoalan yang dilaporkan itu berkaitan dengan peristiwa pada 28 Januari 2019 di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

Camellia mengaku tidak pernah membayangkan urusan yang awalnya dipercayakan untuk diselesaikan justru berkembang menjadi persoalan finansial dan hukum.

Ia pun mempertanyakan tanggung jawab pihak yang sebelumnya menyatakan sanggup membantu pengurusan pajak tersebut.

“Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang ada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, saya berharap harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai orang yang sudah percaya dan menyerahkan uang justru harus menanggung seluruh akibatnya sendiri,” tegasnya.