Tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut, Camellia kini memilih menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Dalam pelaporan itu, ia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Pius Situmorang, S.H., Roberto Manurung, S.H., dan Bernardus Tomo, S.H., M.H.
Tim kuasa hukum berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui pemeriksaan yang profesional, objektif, dan transparan.
Mereka meminta penyidik menelusuri aliran dana Rp220 juta, memeriksa komunikasi antara para pihak, serta mendalami bagaimana pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut dilaksanakan.
“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap laporan ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan, penyerahan dana, dan dugaan kerugian dalam jumlah besar dibiarkan tanpa kepastian hukum. Kami meminta agar seluruh pihak terkait diperiksa, aliran dana ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas tim kuasa hukum.
Bagi Camellia, langkah hukum ini menjadi harapan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang selama ini membebaninya.
Ia berharap ada kejelasan mengenai penggunaan uang yang telah diserahkan, realisasi pengurusan pajak, serta pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Saya sudah cukup dirugikan. Sekarang saya berharap hukum yang berbicara. Saya ingin ada keadilan dan kepastian hukum atas persoalan ini,” tutupnya.
Kini, Camellia menunggu tindak lanjut laporannya di Polda Metro Jaya. Kekecewaan yang ia sampaikan telah dibawa ke jalur hukum, sementara pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Laporan diterima SPKT Polda Metro Jaya pada 17 November 2026. Dugaan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.(*)


