Sidrap, Katasulsel.com – Bagi pasien, kualitas rumah sakit tidak diukur dari tebalnya dokumen standar pelayanan atau tingginya angka indeks penilaian. Ukurannya jauh lebih sederhana: seberapa cepat dilayani, seberapa jelas mendapat informasi, dan seberapa baik petugas memperlakukan mereka.
Aspek-aspek itulah yang kembali menjadi perhatian dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut kembali terpilih sebagai lokus evaluasi pelayanan publik. Survei lapangan berlangsung Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan jajaran manajemen, dokter, dan staf rumah sakit.
Tim Ombudsman melakukan wawancara langsung dengan Direktur RSUD Nene Mallomo, dr. Suwarta, MARS, sejumlah dokter, serta staf. Kegiatan ini didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Sidrap, Andi Mappaiwang, S.Sos., M.Si.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, mulai dari penerapan standar pelayanan, kompetensi petugas, fasilitas pendukung, keterbukaan informasi, akses layanan hingga mekanisme pengaduan.
Namun, di balik seluruh indikator tersebut, ada satu persoalan mendasar: apakah sistem pelayanan rumah sakit benar-benar memudahkan pasien?
Capaian Tinggi, Konsistensi Diuji
Pada penilaian 2025, RSUD Nene Mallomo memperoleh indeks 83,44 dengan Opini Kualitas Tinggi.
Capaian itu menjadi catatan positif sekaligus pekerjaan yang harus dijaga. Sebab, mempertahankan kualitas pelayanan membutuhkan konsistensi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Direktur RSUD Nene Mallomo, dr. Suwarta, MARS, mengatakan penunjukan kembali rumah sakitnya sebagai lokus penilaian merupakan bentuk kepercayaan sekaligus motivasi untuk terus melakukan pembenahan.
“Penilaian Ombudsman menjadi kesempatan untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
RSUD Nene Mallomo menyatakan akan terus memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat.
Tantangannya bukan sekadar mempertahankan angka 83,44 atau memperoleh opini penilaian yang baik pada periode berikutnya.
Lebih dari itu, bagaimana memastikan pasien tidak kesulitan memperoleh informasi, keluarga pasien mendapatkan kepastian prosedur, serta setiap keluhan memperoleh respons yang layak.
Sebab, reputasi rumah sakit pemerintah pada akhirnya dibangun bukan hanya melalui hasil evaluasi lembaga pengawas, melainkan juga melalui pengalaman masyarakat yang datang mencari pertolongan. (*)


