Sidrap, Katasulsel.com – Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Dinas Sosial Sidrap menjadi salah satu lokus penilaian untuk melihat sejauh mana standar pelayanan pemerintah benar-benar diterapkan dan dirasakan masyarakat.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Wahidah Alwi, S.P., M.M., bersama jajaran mengikuti proses penilaian yang didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Sidrap, Andi Mappaiwang, S.Sos., M.Si.

Tim Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah komponen pelayanan. Mulai dari penerapan standar pelayanan, kompetensi petugas, ketersediaan fasilitas, keterbukaan informasi, hingga kemudahan masyarakat mengakses layanan dan menyampaikan pengaduan.

Penilaian ini bukan sekadar memeriksa kelengkapan administrasi. Lebih jauh, evaluasi tersebut menjadi instrumen untuk melihat apakah pelayanan yang dijanjikan pemerintah sudah berjalan sesuai standar dan memberikan kemudahan bagi warga.

Nilai 78,13 Jadi Catatan Evaluasi

Pada penilaian tahun 2025, Dinas Sosial Sidrap mencatat indeks pelayanan publik sebesar 78,13.

Angka tersebut menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan pembenahan.

Bagi instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kualitas pelayanan memiliki arti penting. Terutama dalam urusan sosial yang menyangkut kebutuhan warga, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan akses layanan pemerintah secara cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit.

Karena itu, penilaian Ombudsman menjadi momentum bagi Dinas Sosial Sidrap untuk memperkuat kualitas layanan, bukan hanya ketika proses evaluasi berlangsung, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pembenahan diharapkan mencakup peningkatan kapasitas petugas, kepastian prosedur, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat.

Dinas Sosial Sidrap menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan semata-mata nilai evaluasi atau kelengkapan dokumen. Hal yang paling penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, adil, responsif, dan sesuai kebutuhan. (*)