Kupang, Katasulsel.com – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, memasuki babak perhatian publik yang lebih luas. Setelah dilaporkan seorang mahasiswi berusia 21 tahun ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef akhirnya memberikan tanggapan.
Di tengah proses penyelidikan kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mulai turun tangan dengan meminta informasi dari sejumlah pihak terkait perkara tersebut.
Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga memastikan akan memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan.
“Saya menghormati independensi kepolisian dan menghormati profesionalisme kepolisian,” demikian pernyataan Yosef sebagaimana dikutip dari keterangannya kepada media, Sabtu (14/11/2026).
Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan laporan tersebut kepada aparat penegak hukum dan berharap perkara itu diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Terungkap, Kakek Korban Penipuan Rp1,37 Miliar di Sidrap Ternyata Punya Kebun Sawit Luas di RiauKasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial RWM (21), yang disebut sebagai mahasiswi.
Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepolisian, dugaan peristiwa tersebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kota Kupang, pada Rabu malam (11/11/2026).
Dalam kronologi awal yang dilaporkan, korban disebut diajak seorang perempuan berinisial EK ke lokasi dengan tawaran pekerjaan.
Namun, situasi kemudian berkembang menjadi dugaan tindak kekerasan seksual. Rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi materi penyelidikan kepolisian.
Korban bersama orang tuanya, dengan pendampingan pihak perlindungan perempuan dan anak, melaporkan kejadian itu ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026).
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan adanya laporan tersebut. Penanganannya dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan, penyidik masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi dan menunggu hasil visum et repertum.
Pemanggilan terhadap Yosef sebagai pihak terlapor akan dilakukan setelah penyidik menilai telah terdapat bukti permulaan yang cukup.
Kepolisian juga menyiapkan pendampingan bagi korban. Korban dilaporkan telah mendapatkan perlindungan dan ditempatkan di rumah aman.
Dengan demikian, hingga perkembangan terakhir yang diberitakan, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Belum ada penetapan kesalahan secara hukum terhadap pihak terlapor.
Perkembangan lain datang dari Komnas HAM. Pada Minggu (15/11/2026), lembaga tersebut mulai melakukan pemantauan dengan mendatangi lokasi dan meminta informasi dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.
Langkah ini menambah perhatian terhadap penanganan perkara, terutama menyangkut perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
Proses penanganan kasus diharapkan berjalan objektif, transparan, dan memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan hak hukum pihak yang dilaporkan.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari lingkungan politik. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polda NTT mengusut laporan tersebut secara objektif tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Sementara itu, Partai Gerindra menyampaikan bahwa sanksi organisasi hingga pemecatan sebagai kader dan dorongan pemberhentian dari jabatan kepala daerah dapat ditempuh apabila dugaan tersebut terbukti secara hukum.
Pernyataan tersebut menempatkan proses pembuktian sebagai hal utama sebelum pengambilan keputusan lebih lanjut.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum, khususnya ketika laporan dugaan tindak pidana melibatkan seorang pejabat publik.
Publik menunggu bagaimana Polda NTT mengungkap perkara tersebut berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung. Asas praduga tak bersalah juga harus dihormati hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.(*)
