Kupang, Katasulsel.com – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengumpulkan alat bukti dan menyiapkan klarifikasi terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede, menyusul laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Di tengah penyelidikan, Yosef menyatakan siap memenuhi panggilan polisi, sementara Komisi III DPR RI mendesak agar perkara tersebut diusut tanpa pandang bulu.
Laporan terhadap Yosef diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Perkara itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT dan ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi, serta melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor.
Polisi juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan akan menggelar perkara sesuai ketentuan hukum.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” kata Henry, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, Sabtu (14/11/2026).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menyampaikan bahwa penyidik telah mengajukan permintaan visum et repertum. Hasil pemeriksaan medis tersebut masih ditunggu untuk melengkapi proses penyelidikan. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan awal terhadap pelapor dan sejumlah saksi.
Yosef Lede Siap Dipanggil Polisi
Di tengah proses tersebut, Yosef akhirnya memberikan tanggapan. Ia menyatakan menghormati laporan yang masuk ke Polda NTT dan mempercayakan penanganannya kepada kepolisian.
“Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” ujar Yosef kepada CNN Indonesia di Rumah Dinas Bupati Kupang, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga memastikan tidak akan menghindari proses hukum apabila penyidik membutuhkan keterangannya.
“Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” katanya.
Yosef turut menyatakan menghormati independensi dan profesionalisme kepolisian. Ia berharap laporan tersebut diproses sesuai aturan yang berlaku.
Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam di kompleks Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Pelapor berinisial RWM mengaku mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Yosef.
Seluruh keterangan mengenai peristiwa itu masih harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian. Hingga berita ini ditulis, Polda NTT belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Komisi III DPR Ingatkan Tidak Ada Pejabat Kebal Hukum
Perhatian terhadap perkara ini juga datang dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia meminta Polda NTT mengusut laporan tersebut secara menyeluruh dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak yang dilaporkan karena kedudukannya sebagai kepala daerah.
Nadin Amizah Ajak Bongkar “Dosa” Ayah, Ibunya Singgung Dendam: Serumah Belum Tentu Sependapat“Kami tegaskan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua orang (equality before the law). Tidak ada warga negara yang kebal hukum, dan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keistimewaan atau perlakuan khusus karena status jabatannya,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Habiburokhman juga meminta kepolisian segera mengambil tindakan tegas, termasuk penahanan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Komisi III DPR, kata dia, akan mengawal penanganan perkara tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra NTT, Esthon Foenay, mengatakan pihaknya ikut memantau proses hukum terhadap Yosef yang merupakan kader partai. Ia mengaku telah menghubungi sekretaris DPD untuk memastikan perkembangan pemeriksaan dipantau secara intensif.
Gerindra, menurut Esthon, tetap menunggu proses hukum sebelum menentukan langkah internal terhadap kadernya tersebut.
Penanganan perkara ini kini menjadi ujian bagi kepolisian untuk mengungkap laporan secara objektif dan transparan. Publik menunggu bukan hanya pernyataan para pihak, melainkan juga perkembangan pemeriksaan, hasil visum, dan bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik.
