Sidrap, katasulsel.co – Produksi gabah yang melimpah belum menjadi jaminan kesejahteraan petani jika hanya berhenti di sawah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil panen diolah, dikemas, dan dipasarkan agar menghasilkan nilai ekonomi lebih besar.
Persoalan itulah yang mulai mendapat perhatian dalam pengembangan sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Di tengah peningkatan produksi gabah yang mencapai 670 ribu ton pada 2026, pemerintah daerah juga memperlihatkan aktivitas pengolahan hasil pertanian hingga distribusi komoditas ke luar daerah.
Gambaran tersebut terlihat dalam kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Selasa (17/11/2026).
Setelah menghadiri panen raya padi dengan Indeks Pertanaman (IP) 300 di Desa Bila Riase, rombongan bergerak menuju industri penggilingan padi PB Sinar Sulawesi 328 di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.
Di lokasi itu, mereka melihat proses panjang yang mengubah gabah menjadi beras bernilai jual. Mulai dari pengeringan, pembersihan, pemecahan kulit, penyosohan, pemilahan kualitas hingga pengemasan.
Proses tersebut menjadi bagian penting dari rantai ekonomi pertanian. Sebab, nilai komoditas tidak hanya ditentukan saat panen, tetapi juga oleh kualitas pengolahan dan kemampuan menjangkau pasar.
Agenda berlanjut ke Gudang Maklon Bulog di PB Latappareng, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng.
Besok Sidang Promosi Doktor Syaharuddin Alrif, Resky Djabir: Hobinya Memang Mengurus MasyarakatDi sana, rombongan menyaksikan pelepasan beras, telur, dan day-old chick (DOC) atau anak ayam umur sehari untuk dikirim ke DKI Jakarta serta sejumlah daerah di luar Sulawesi Selatan.
Aktivitas distribusi ini memperlihatkan bahwa komoditas dari Sidrap memiliki jangkauan pasar yang melampaui wilayah produksi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi model pengembangan ekonomi yang bertumpu pada potensi daerah tersebut.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya didorong oleh belanja pemerintah. Daerah perlu membangun ekosistem yang mampu menggerakkan produksi, konsumsi, investasi, dan penciptaan nilai tambah.

