Makassar, katasulsel.com – Dugaan persoalan pengelolaan limbah dan penggunaan air tanah oleh dua perusahaan di Makassar mulai mendapat perhatian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Respons itu muncul setelah Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) mendatangi kantor DLH Makassar, Kamis (19/11/2026), untuk mendesak pemeriksaan terhadap aktivitas PT Nandi Indonesia dan PT Crown Seafood Indonesia.

Dua perusahaan tersebut menjadi sorotan mahasiswa terkait dugaan persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mekanisme pembuangan limbah, hingga legalitas pemanfaatan air tanah.

Hasil audiensi antara MPK dan pihak DLH menghasilkan rencana pemeriksaan langsung ke lokasi kedua perusahaan pada Senin (23/11/2026).

Rencana turun lapangan ini menjadi tindak lanjut penting. Sebab, persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen administratif. Kondisi fasilitas pengolahan limbah dan praktik operasional perusahaan juga perlu dicocokkan dengan ketentuan yang berlaku.

MPK meminta pemeriksaan mencakup fungsi dan kapasitas IPAL, proses pengolahan air limbah, titik pembuangan akhir, serta dokumen perizinan penggunaan air tanah.

Bagi mahasiswa, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar kepatuhan perusahaan. Pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan usaha.

Perwakilan MPK menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses pemeriksaan hingga hasilnya diketahui publik.

“Aksi ini bukan akhir dari pengawalan kami. Justru ini menjadi awal untuk memastikan apakah dugaan yang kami sampaikan benar-benar diperiksa dan ditindaklanjuti. Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada audiensi dan janji turun lapangan. Harus ada pemeriksaan nyata, hasil yang transparan, dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

MPK juga menekankan bahwa laporan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap kedua perusahaan. Mereka meminta pemerintah melakukan verifikasi berdasarkan fakta dan temuan teknis di lapangan.

Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, DLH diminta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini, perhatian tertuju pada pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang. Hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat menjawab dugaan yang disampaikan mahasiswa sekaligus memberikan kepastian mengenai kepatuhan lingkungan kedua perusahaan.

Sebab, pengawasan lingkungan tidak berhenti pada adanya dokumen perizinan. Yang tak kalah penting adalah memastikan kewajiban pengelolaan limbah benar-benar dijalankan dalam aktivitas usaha sehari-hari. (*)