Jakarta, Katasulsel.com – Negara ini kaya sumber daya alam. Tambangnya ada, hutannya ada, lautnya luas. Tetapi ketika bicara anggaran kesehatan, pemerintah masih harus memutar otak mencari sumber pembiayaan.

Di situlah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, melihat persoalan yang perlu dibenahi.

Ia mendorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto menata ulang pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tujuannya bukan sekadar memperbaiki tata kelola, melainkan memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat.

Pesan itu disampaikan Gus Muhaimin saat membuka Majelis Ilmu Sosialisme Islam bertema Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, pembicaraan mengenai hak kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari persoalan pembiayaan negara.

Salah satu yang disorot adalah BPJS Kesehatan.

Gus Muhaimin mengatakan, dalam perspektif sosialisme Islam, perlindungan kesehatan harus menjangkau masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya memastikan kelompok masyarakat rentan masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), setidaknya kelompok desil 1 hingga 5.

“Semua orang miskin ter-cover, masuk dalam PBI. Minimal ter-cover desil 1-5,” ujarnya.

Persoalannya, perlindungan kesehatan membutuhkan biaya besar.

Gus Muhaimin menyebut kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp110 triliun, sementara penyerapan yang ia sampaikan baru sekitar Rp67 triliun.