Menurutnya, jika seluruh kebutuhan pembiayaan negara terus bergantung pada pajak, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.
Karena itu, ia mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor nonpajak.
Di sinilah pengelolaan sumber daya alam menjadi penting.
Gus Muhaimin menilai sinyal Presiden Prabowo untuk menata ulang manajemen kekayaan SDA merupakan peluang yang tidak boleh dilewatkan.
Ia bahkan menyebut belum ada presiden dalam 35 tahun terakhir yang berani memulai pembahasan mengenai model baru pengelolaan sumber daya alam seperti sekarang.
“PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan memanage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola SDA yang berkeadilan,” tegasnya.
Wali kota Makassar dan Bupati Sidrap Selfie Bareng di Ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026Namun, dukungan PKB itu disertai pesan yang cukup jelas: hasil pengelolaan kekayaan alam harus kembali kepada masyarakat.
Bukan hanya menjadi angka penerimaan negara atau keuntungan segelintir kelompok.
Gus Muhaimin juga mengingatkan sejarah sikap politik PKB terhadap pengelolaan tambang. Ia bercerita, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, PKB tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, hingga sekarang tidak ada elite PKB yang mengelola tambang.

