Makassar, katasulsel.com – Pengukuhan advokat bukan sekadar seremoni mengenakan atribut profesi. Setelah prosesi selesai, tanggung jawab yang jauh lebih besar justru dimulai: menjaga kehormatan profesi, memperjuangkan hak masyarakat, dan memastikan hukum berjalan dengan adil.

Pesan itu mengemuka dalam pengangkatan dan pengukuhan 31 advokat baru Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Selatan di Hotel Mercure, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung Presidium DPP KAI, Adv. Muh Israq Mahmud, S.Hi., CLA., CIL. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub) DPD KAI Sulawesi Selatan.

Dalam arahannya, Israq mengingatkan bahwa menjadi advokat tidak cukup hanya memiliki kemampuan menyusun gugatan, menghadapi persidangan, atau mendampingi klien. Profesi ini juga menuntut integritas, penguasaan ilmu hukum, serta keberanian mempertahankan kebenaran.

Ia menekankan, setiap advokat KAI membawa nama organisasi dalam setiap tindakan profesionalnya. Karena itu, perilaku anggota di ruang sidang maupun ketika memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat akan ikut menentukan citra organisasi.

“Harapan saya, ke depan para advokat baru ini bisa menjaga marwah dan nama baik organisasi, baik dalam beracara di pengadilan maupun ketika memberikan pendampingan dan bantuan hukum,” kata Israq.

Ada satu persoalan lain yang turut disinggungnya, yakni anggapan sebagian pihak bahwa organisasi advokat, termasuk KAI, kerap dianggap menghambat pekerjaan aparat penegak hukum.

Israq menilai pandangan tersebut perlu diluruskan. Menurut dia, advokat bukan pihak yang bertugas menghalangi proses penegakan hukum. Sebaliknya, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan yang memastikan hak warga negara untuk memperoleh pembelaan tetap terlindungi.

“Tidak dipungkiri, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa KAI merupakan organisasi yang menghalang-halangi kinerja penegak hukum. Dalam kesempatan ini saya tegaskan, KAI bukan menghalangi. Setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri, dan KAI memiliki hak untuk mengungkapkan kebenaran dalam praktik hukum yang adil,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan kembali posisi advokat dalam sistem hukum. Pembelaan terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum bukan berarti membenarkan perbuatannya. Justru melalui pendampingan hukum, proses pemeriksaan dan penegakan hukum diharapkan tetap menghormati hak-hak setiap orang.

Dalam konteks itu, advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk bekerja berdasarkan hukum, bukan sekadar mengikuti kepentingan klien tanpa mempertimbangkan etika dan ketentuan yang berlaku.