Sidrap, Katasulsel.com – Penegakan hukum tidak berhenti ketika pelaku kejahatan dijatuhi vonis. Ada satu tahapan penting yang harus dituntaskan: memastikan barang bukti tidak lagi memiliki peluang untuk disalahgunakan.

Pesan itulah yang mengemuka dalam kegiatan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Rabu (18/11/2026) siang.

Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya memperlihatkan keterlibatan kepolisian dalam rangkaian penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pengungkapan kasus, tetapi juga penyelesaian proses hukum hingga tahap akhir.

Sejumlah barang bukti dari berbagai perkara pidana dimusnahkan. Di antaranya narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lain yang berdasarkan putusan pengadilan harus dimusnahkan.

Bagi kepolisian, tahapan ini memiliki arti penting. Barang bukti yang telah selesai diproses secara hukum harus dipastikan tidak kembali ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Indra Waspada mengapresiasi sinergi antara Polres Sidrap dan Kejari Sidrap dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sidrap,” ujar Kapolres.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir penegakan hukum bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga melindungi masyarakat dari dampak tindak kejahatan.

Terlebih, barang bukti yang dimusnahkan mencakup narkotika dan senjata tajam. Dua jenis barang yang dalam konteks berbeda dapat berkaitan langsung dengan ancaman keselamatan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran kejaksaan dan instansi terkait lainnya. Pihak Kejari Sidrap menegaskan bahwa pemusnahan dilakukan sesuai prosedur sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti.

Di tengah upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan menjadi bagian penting. Sebab, penanganan perkara pidana melibatkan tahapan dan kewenangan yang saling berkaitan.

Bagi AKBP Indra Waspada, kehadiran dalam kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat pesan bahwa pemberantasan kejahatan membutuhkan konsistensi dan kolaborasi.

Sebab, keamanan Sidrap tidak cukup hanya dijaga melalui penindakan ketika kejahatan terjadi. Upaya pencegahan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat juga menentukan bagaimana lingkungan tetap aman.

Pemusnahan barang bukti pun menjadi penanda bahwa sebuah perkara telah mencapai tahap akhir pelaksanaan hukumnya. Namun, pekerjaan menjaga keamanan masyarakat tidak pernah benar-benar selesai. (*)