Sidrap, Katasulsel.com – Rp306,4 juta bukan angka kecil. Apalagi jika anggaran sebesar itu digunakan untuk dua pekerjaan fasilitas olahraga yang secara fisik relatif terbatas: merehabilitasi lapangan bola voli dan membangun lapangan petanque.
Dua pekerjaan tersebut berlokasi di kawasan Stadion Ganggawa, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Keduanya masuk dalam satu paket pengadaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan Sidrap Tahun Anggaran 2026.
Dalam data pengadaan, nilai paket tercatat mencapai Rp306.445.900. Sumber pembiayaannya berasal dari APBD Perubahan (APBDP) 2026. Pelaksana pekerjaan adalah CV Mika Konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung. Status paket dalam sistem pengadaan tercatat selesai.
Yang menarik, satu paket tersebut menampung dua jenis pekerjaan dengan karakter berbeda. Satu memperbaiki fasilitas olahraga yang sudah ada, sementara satu lainnya membangun fasilitas olahraga baru.
Di sinilah angka Rp306 juta itu mengundang pertanyaan. Berapa sesungguhnya biaya rehabilitasi lapangan voli? Berapa pula ongkos pembangunan lapangan petanque? Apakah nilai terbesar terserap untuk pekerjaan konstruksi, material, atau fasilitas pendukung?
Tanpa melihat rincian anggaran, masyarakat hanya mendapatkan satu angka besar tanpa mengetahui pembagiannya.
Padahal, pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan baru semestinya memiliki uraian teknis yang bisa diperiksa. Mulai dari luas lapangan, volume pekerjaan, jenis material, ketebalan konstruksi, hingga fasilitas pendukung yang disediakan.
Publik juga perlu mengetahui kondisi lapangan sebelum direhabilitasi dan seperti apa hasil akhirnya setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Begitu pula lapangan petanque, apakah seluruh fasilitas yang direncanakan sudah terbangun sesuai spesifikasi?
Bukan berarti proyek tersebut bermasalah. Namun, ketika uang daerah mencapai ratusan juta rupiah digunakan untuk dua fasilitas olahraga, keterbukaan menjadi penting. Apalagi fasilitas itu nantinya akan digunakan masyarakat dan menjadi bagian dari sarana olahraga daerah.
Dinas terkait perlu membuka penjelasan mengenai kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta dokumen pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan.
