Makassar, Katasulsel.com – Sapi perah yang dijanjikan menghasilkan keuntungan ternyata hanya menjadi umpan. Bukan susu yang diterima investor, melainkan permintaan transfer uang berulang kali dengan alasan biaya administrasi, pengesahan investasi, hingga pencairan dana.
Modus investasi fiktif ini akhirnya terbongkar setelah seorang warga bernama Ardi Kamaluddin kehilangan Rp24,75 juta. Dua orang berinisial RJ dan ER kini diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.
Keduanya diduga terlibat dalam praktik penipuan online berkedok investasi sapi perah. Penangkapan dilakukan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Pinrang pada Selasa (10/11/2026) dini hari.
Pengungkapan kasus ini menarik perhatian karena para terduga pelaku tidak hanya menawarkan keuntungan investasi, tetapi juga menggunakan nama lembaga negara untuk membangun kepercayaan korban.
Penyelidikan dipimpin Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKP Andi Reza Pahlawan, yang sebelumnya pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Pinrang.
“Benar, tim kami telah mengamankan dua orang tersangka berinisial RJ dan ER di wilayah Sidrap dan Pinrang. Keduanya kini sudah berada di Mapolda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut,” kata Andi Reza, Senin (17/11/2026).
Kasus ini bermula pada 2 Oktober 2026. Ardi menemukan iklan investasi sapi perah di linimasa Facebook.
Tawaran tersebut dikemas dengan narasi pengelolaan sapi perah dan keuntungan yang menjanjikan. Korban kemudian menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum dalam iklan.
Komunikasi berlanjut. Korban bahkan menerima proposal digital yang menjelaskan skema investasi tersebut.
Merasa tertarik, Ardi mengirimkan modal awal Rp5 juta ke rekening yang dikendalikan para terduga pelaku.
Namun, setelah transfer pertama, muncul permintaan berikutnya.
Nomor WhatsApp berbeda kembali menghubungi korban. Kali ini, uang Rp7,5 juta diminta dengan alasan biaya pengesahan investor melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Permintaan itu kembali dipenuhi.
Masalah mulai terlihat ketika korban mencoba menagih pembagian keuntungan. Alih-alih menerima hasil investasi, korban justru mendapatkan alasan bahwa pencairan dana mengalami kendala teknis karena ditahan pihak Bank Indonesia.
Agar uangnya bisa dicairkan, korban diminta kembali mentransfer Rp12,25 juta.
Di titik inilah janji keuntungan berubah menjadi rangkaian permintaan uang.
Jika seluruh transfer dijumlahkan, kerugian korban mencapai Rp24,75 juta.
Menurut Andi Reza, penggunaan nama lembaga resmi menjadi bagian dari modus yang diduga digunakan para pelaku.
Nama BKPM dipakai untuk membenarkan pungutan biaya pengesahan investor. Sementara Bank Indonesia dicatut sebagai alasan tertahannya pencairan dana.
Padahal, masyarakat perlu memahami bahwa penyebutan nama lembaga negara dalam proposal, percakapan WhatsApp, atau materi promosi bukan bukti bahwa suatu investasi benar-benar memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.
Inilah salah satu titik rawan penipuan investasi digital: pelaku membangun kesan profesional melalui dokumen, komunikasi berlapis, dan penggunaan identitas institusi yang dikenal masyarakat.
Korban akhirnya menyadari ada kejanggalan setelah terus dimintai uang setiap kali hendak menarik hasil investasinya.
Ardi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulsel pada 22 Oktober 2026.
Laporan korban menjadi pintu masuk penyelidikan. Tim Unit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian melakukan pelacakan digital hingga mengarah pada dua orang yang kini berstatus tersangka.
Penindakan dilakukan di dua wilayah berbeda, yakni Sidrap dan Pinrang.
Kedua tersangka dijerat Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Andi Reza mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran investasi melalui media sosial, terutama yang menjanjikan keuntungan besar tanpa penjelasan usaha dan risiko yang masuk akal.
Masyarakat juga diminta memeriksa legalitas penyelenggara dan memastikan kebenaran informasi melalui saluran resmi sebelum mengirimkan uang.
Kasus ini menyisakan pelajaran penting bagi pengguna media sosial di Sulawesi Selatan. Penipuan investasi tidak selalu datang dengan wajah mencurigakan. Terkadang, ia justru hadir melalui proposal rapi, bahasa bisnis yang meyakinkan, dan nama lembaga negara.
Dalam investasi, yang perlu dicurigai bukan hanya janji keuntungan besar, tetapi juga permintaan uang tambahan setiap kali investor hendak mendapatkan haknya. (*)




