Sidrap, katasulsel.com – Ketika pemerintah pusat bersiap membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, justru mengambil langkah berbeda. Pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan tidak mengusulkan formasi CPNS untuk tahun ini.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Beban belanja pegawai daerah yang sudah mencapai 46 persen dari total anggaran menjadi salah satu persoalan serius yang membatasi ruang penambahan aparatur.

Angka itu jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang menjadi acuan pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat Pemkab Sidrap harus lebih berhati-hati dalam merencanakan kebutuhan pegawai baru.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sidrap, Andi Bustanil, membenarkan tidak adanya usulan formasi CPNS tahun ini.

“Untuk tahun 2026 kami tidak mengusulkan formasi CPNS,” kata Andi Bustanil, Senin (16/11/2026).

Keputusan ini menjadi kabar kurang menggembirakan bagi para pencari kerja, khususnya lulusan perguruan tinggi yang berharap bisa mengikuti seleksi CPNS dengan penempatan di lingkungan Pemkab Sidrap.

Saat peluang rekrutmen mulai dibicarakan secara nasional, kesempatan masuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kabupaten tersebut belum tersedia.

Berdasarkan data per Agustus 2026, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sidrap tercatat sebanyak 3.804 orang.

Tingginya porsi belanja pegawai memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Di satu sisi, kebutuhan aparatur untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap ada. Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan sebelum menambah pegawai.

Persoalannya bukan sekadar berapa banyak ASN yang dibutuhkan, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan birokrasi dan kemampuan anggaran.

Terakhir kali Pemkab Sidrap membuka pengadaan CPNS melalui formasi 2024, dengan proses pengangkatan berlangsung pada 2025.

Saat itu tersedia 112 formasi, terdiri atas 73 tenaga teknis dan 36 tenaga kesehatan. Dari seluruh formasi tersebut, sebanyak 85 peserta dinyatakan lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS.

Rinciannya, 57 orang berasal dari tenaga teknis dan 28 orang dari tenaga kesehatan.

Untuk 2026, situasinya berbeda. Meski pemerintah pusat menyiapkan rekrutmen CPNS secara nasional, kebijakan tersebut tidak otomatis membuat seluruh daerah membuka penerimaan pegawai baru.

Sejumlah jabatan yang menjadi perhatian dalam persiapan rekrutmen nasional antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, guru untuk Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Unggul Garuda, serta jabatan teknis yang mendukung program strategis nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Pemerintah menargetkan pembukaan pendaftaran CPNS pada pekan keempat November 2026. Namun, rincian formasi, persyaratan, dan jadwal setiap tahapan tetap harus mengacu pada pengumuman resmi masing-masing instansi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi masyarakat Sidrap yang ingin mengikuti seleksi tahun ini, pilihan pun perlu diperluas. Pelamar dapat memantau peluang pada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun kabupaten dan kota lain yang menyediakan formasi sesuai kualifikasi pendidikan.

Sementara itu, tidak adanya usulan CPNS bukan berarti pelayanan pemerintahan di Sidrap berhenti berjalan. Pemkab tetap harus memastikan kebutuhan aparatur yang ada mampu mendukung pelayanan publik.

Namun, tingginya belanja pegawai menyisakan pertanyaan penting mengenai ruang fiskal daerah. Sebab, anggaran yang terserap untuk membiayai aparatur juga perlu diseimbangkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pelayanan masyarakat lainnya.

Pada akhirnya, tantangan Sidrap bukan hanya soal membuka atau tidak membuka formasi CPNS. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu memastikan jumlah dan komposisi pegawai sejalan dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Untuk sementara, harapan menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Sidrap harus ditunda. Ketika rekrutmen nasional bersiap berjalan, daerah ini memilih tidak mengusulkan formasi baru di tengah tingginya porsi belanja pegawai. (*)